Myanmar dalam kepemimpinan Aung Saan Su Kyi yang de facto sebagai penerima hadiah Nobel perdamaian sangat sulit diterima, karena telah melakukan pembiaran kejahatan kemanusiaan.
Wartapilihan.com, Jakarta –Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (DPP BAKOMUBIN) urun pernyataan sikap atas tragedi kemanusiaan di Myanmar. Ketua Umum BAKOMUBIN Dedy Ismatullah menyesalkan sikap para pegiat HAM Indonesia dan dunia internasional yang tidak memberikan pernyataan sikap.
BAKOMUBIN mendukung dan memberikan apresiasi terhadap sikap Pemerintah Indonesia yang telah menugaskan Menteri Luar Negeri Ibu Retno LP. Marsudi untuk menemui Pemerintah Myanmar dan berinisiatif menghentikan kejahatan kemanusiaan yang tengah berlangsung terhadap etnis Rohingya.
“Kami mendesak agar Presiden memimpin umat, mengambil inisiatif dan mengambil peran maksimal untuk mendorong, melakukan koordinasi regional ASEAN untuk menghentikan aksi-aksi di luar batas kemanusiaan dan tidak beradab, dengan memberikan sanksi dan tindakan tegas terhadap Pemerintah Myanmar,” ujar Dedy Ismatullah di gedung DPP BAKOMUBIN, Penjernihan, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).
Selain itu, dia meminta Pemerintah Myanmar segera menghentikan kejahatan kemanusiaan Rezim Militer dan Oknum Biksu Wirathu terhadap etnis Muslim Rohingya dan melakukan rehabilitasi terhadap korban-korban tindakan kriminal dengan jaminan ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, pangan, dan papan.
“Apabila Pemerintah Myanmar tidak segera menghentikdan dan melakukan rehabilitasi, kami mendesak PBB (Mahkamah Intemasional) agar memberikan sanksi, bahwa Pemerintah Myanmar, telah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan, dan Hadiah NOBEL Perdamaian Aung Saan Su Kyi agar di cabut atau di tinjau kembali,” tegasnya.
Menurutnya, negara-negara ASEAN, dapat melakukan solidaritas kemanusiaan, dan melakukan tindakan tegas seperti pemutusan hubungan diplomatik dan mendesak pelaku kejahatan HAM di Myanmar segera diungkap dan diadili di pengadilan internasional.
Dia menilai, Indonesia harus melakukan tekanan politik dan pengaruhnya kepada PBB agar segera menghentikan pembantaian, operasi Genosida Rejim Militer dan Biksu Wirathu kepada Etnis Rohingnya di Myanmar serta menggalang solidaritas bantuan kemanusiaan, ekonomi dan kesehatan menggalmuslim Rohingya.
“Kami siap membuka dan menampung bantuan Rekening untuk penggalangan dana bantuan dan menggalang kebersamaan mengirimkan Tim Relawan kemanusiaan untuk membantu saudara-saudara di Myanmar yang menghadapi kejahatan kemanusiaan,” pungkasnya.
Secara terpisah, Duta Besar KBRI Ito Sumardi kepada Warta Pilihan mengatakan, tidak ada kontak senjata semenjak 4 hari lalu dan militer dikembalikan ke barak. Adapun polisi di BKO menjaga pemukiman warga.
“Termasuk eksodus sudah selesai sejak kemarin, 40 ribuan warga Rohingya sudah diterima dan masuk wilayah bangladesh,” ujar Ito Sumardi.
Mantan Kabareskrim tersebut juga memberikan klarifikasi dengan beredarnya broadcast di Sosmed tentang pertanyaan kontribusi pemerintah RI dlm bantuan Kemanusiaan di Myanmar sebagaimana postingan oleh Saudara Azzam Mujahid Izzulhaq.
“Benar, Pemerintah RI telah membangun 4 sekolah di Rakhine dan 2 sekolah kontribusi masyarakat Indonesia melalui PKPU Human Initiative. Pemerintah telah mengirimkan 10 kontainer bantuan makanan ke Rakhine Myanmar karena saya ikut menyaksikan dalam serah terima bantuan dan pendistribusiannya ke camp Rohingya di Rakadan,” ujarnya.
Semua bantuan yang telah dilakukan PKPU, jelas Ito, sudah menjadi satu dalam AKIM, Aliansi Masyarakat dan pemerintah untuk misi bantuan kemanusiaan untuk membangun perdamaian antara komunitas di Rakhine, Myanmar.
“AKIM merupakan kolaborasi Masyarakat Indonesia dengan Pemerintah. Jadi bagi kami, PKPU yang muncul adalah Merah Putih. Bukan lagi siapa dengan siapa. Tetapi menjadu satu dalam misi Indonesia untuk Kemanusiaan di Myanmar. Kolaborasi ini sangat diperlukan untuk mengoptimalkan akses dan bantuan kepada komunitas Rohingya dan Rakhine di Myanmar,” ungkapnya.
Kolaborasi dalam AKIM ini, simpulnya, adalah kolaborasi unik dalam bantuan kemanusiaan sehingga banyak mendapatkan apresiasi dari para pihak di dunia kemanusiaan
“Menurut saya bukanlah yang bijak membenturkan keadaan seperti ini. Bukan memberikan solusi, tetapi seakan memecah kekuatan yang telah dijalin antar potensi bangsa dalam kesertaan berkontribusi untuk kemanusiaan,” tutupnya.
Ahmad Zuhdi
