Wartapilihan.com, Wina – Koalisi Pemerintahan Austria sepakat melarang penggunaan cadar yang penuh menutupi wajah di ruang publik, seperti di ruang terbuka dan sekolah.
Hal ini juga mempertimbangkan larangan yang lebih umum pada pegawai negeri mengenakan jilbab dan simbol-simbol agama lainnya.
Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk melawan bangkitnya Partai Kebebebasan yang ekstrem kanan yang calonnya kalah tipis pada pemilihan presiden bulan lalu.
Koalisi moderat runtuh pekan lalu di tengah krisis negosiasi terhadap pemerintahan sekarang.
Merinci paket reformasi, koalisi menunjuk dua hal yang direncanakan untuk dilarang, yaitu niqab dan burqa.
“Kami berkomitmen untuk keterbukaan masyarakat yang mensyaratkan keterbukaan komunikasi. Sebuah kerudung dengan wajah yang ditutup penuh berada di tempat umum dan di jalan akan dilarang,” katanya, seperti dilansir BBC (31/1).
Dperkirakan, 150 wanita mengenakan niqab-penuh di Austria. Namun, pejabat pariwisata telah menyatakan kekhawatiran bahwa langkah tersebut akan menghalangi datangnya turis dari negara Teluk.
Salah satu juru bicara pemerintah mengatakan kepada koran Austria, larangan itu akan berlaku untuk resor ski, seperti Zell am See.
Beberapa negara Eropa telah memberlakukan larangan serupa. Namun, langkah Austria adalah, menurut Wakil Kanselir, sebuah langkah “simbolis”.
Menteri Integrasi, Sebastian Kurz, mengatakan, penting untuk dilihat dan menjadi netral, terutama bagi siapa saja yang berurusan dengan publik di polisi atau sekolah.
Perancis dan Belgia memperkenalkan larangan burqa pada 2011 dan hal yang serupa akan dilalui pemerintah Belanda.
Kanselir Angela Merkel mengatakan pada bulan lalu, cadar harus dilarang di Jerman “di mana pun yang memungkinkan secara hukum.” Sementara Inggris tidak melarang niqab atau burqa.
Langkah-langkah lebih lanjut yang disepakati oleh Austria Sosial Demokrat dan mitra Partai Rakyat Konservatif termasuk penandaan mantan jihadis dan mengusulkan pembatasan pada pekerja asing.
Banyak rencana harus disepakati secara rinci dan melalui persetujuan parlemen sebelum dapat diberlakukan. | Sumber: BBC
Reporter: Moedja Adzim
