Demi melancarkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia, Kementrian Komunikasi dan Informatika sediakan akses internet bagi daerah 3T, yaitu Terdepan, Terluar, Tertinggal.
Wartapilihan.com, Lombok – Menurut Direktur BAKTI/BP3TI Anang Latif, pemerintah Indonesia berkomitmen fokus untuk memenuhi akses internet di daerah kategori 3T agar ketimpangan teknologi digital bisa diminimalisir.
Anang mengungkapkan, program penyediaan akses layanan internet, khususnya di daerah kategori 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) amat berkontribusi ke berbagai sektor aktivitas. Dengan tersedianya akses layanan internet secara merata, diharapkan di tingkat kabupaten dan kota dapat segera menerapkan e-goverment, e-education dan e-healty.
“Kita bantu sektor lainnya biar lebih optimal dengan fasilitas teknologi komunikasi informatikanya. Di sini tugas BAKTI/BP3TI,” kata Anang, berdasarkan siaran pers yang diterima Warta Pilihan, Jum’at, (13/4/2018), di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Penguatan dan perluasan akses layanan internet tersebut, kata Anang, dilaksanakan melalui enam program. Termasuk program Palapa Ring yang nantinya menghubungkan semua kabupaten dan kota dengan jaringan serat optik.
“Untuk Lombok, NTB, saja, sudah 249 titik jaringan internet terpasang. Sebanyak 50 persen digunakan di sekolah, kantor pemerintahan dan Puskesmas,” ucap Anang.
Anang menuturkan, menyoal dapat dimanfaatkannya internet secara optimal oleh masyarakat di daerah, pemerintah gencar menyelenggarakan sosialisasi ke berbagai sektor aktivitas seperti pendidikan, sentra nelayan, ketenagakerjaan, kesehatan dan lainnya.
“Sedangkan soal kerja sama penyediaan jaringan internet oleh operator seluler, untuk pemasangan base transceiver station (BTS) tetap oleh operator namun dengan skema subsidi dari BAKTI dan pengawasan bersama,” tukas dia.
Anang menjelaskan, untuk akses ketersediaan internet pada sektor pendidikan, pihaknya secara intensif bersinergi dengan Pustekkom Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Pustekkom punya data sekolah dan lain-lain. Mereka yang memetakan mana akses internet dibiayai langsung oleh Kementerian Pendidikan dan yang meminta bantuan kami,” ujar Anang.
Anang mengungkapkan, menyoal kerja sama permintaan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi lazimnya terkait fasilitas berbasis satelit.
“Wajar saja karena operasionalnya lebih mahal dibandingkan berbasis operator atau seluler,” ucap Anang.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty, saat kunjungan kerja guna memantau pemanfaatan penyediaan akses layanan internet menyatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu terus bekerja sama dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya agar program penyediaan akses internet dapat mencapai sasaran untuk masyarakat dan berkelanjutan.
Komisi I DPR RI pada kunjungan kerjanya kali ini menyambangi SMA Negeri I Janapria. Di sana, Evita secara langsung melihat perkembangan jaringan internet yang telah terpasang.
“Tadi kunjungan ke SMAN 1 Janapria. Kami lihat jaringan internetnya sudah terpasang dengan baik dan murid-murid sekolahnya sudah melakukan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK),” kata Evita.
Evita mengimbau agar Kementerian Komunikasi dan Informatika benar-benar memastikan jaringan internet yang sudah terpasang agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pelajar maupun masyarakat.
Sedangkan Kepala Sekolah SMAN 1 Janapria, Wildan, menuturkan, amat merasakan manfaat ketersediaan akses internet di sekolahnya. Meskipun, menurut Wildan, masih perlu terus pembenahan dan penambahan lagi, khususnya perangkat infrastruktur, agar semakin layak.
Eveline Ramadhini
