Terjaminkah Jaminan Kesehatan Indonesia?

by
foto:istimewa

Pada akhir tahun 2019, Indonesia menargetkan seluruh penduduk mendapatkan jaminan kesehatan. Pemerintah pun telah mewajibkan seluruh warga negara menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, kesiapan dan disparitas layanan kesehatan masih belum merata dan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat atas akses layanan kesehatan yang bermutu.

Wartapilihan.com, Jakarta – Data Sistem Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (Sismonev DJSN) pada September 2017, menunjukkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) baru mencapai 69,72%. Artinya, masih terdapat 30,3% yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Rata-rata pertumbuhan jumlah peserta BPJS di tahun 2017, hanya sekitar 0,65%. Dengan angka pertumbuhan ini maka sampai akhir tahun 2019 pun hanya akan mencapai 85,3% penduduk yang terdaftar BPJS.

Hal itu disampaikan Yusuf Wibisono, Direktur IDEAS. Ia menyampaikan, hal ini terjadi karena distribusi penduduk yang sangat tidak merata. Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan berimplikasi pada konsentrasi pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat di daerah padat penduduk seperti Jawa.

“Tenaga medis terutama dokter, masih terkonsentrasi di daerah padat penduduk saja, terutama kota-kota besar yang menawarkan kelengkapan fasilitas, serta karir dan pendapatan tinggi. Di sebagian daerah banyak puskesmas tidak memiliki dokter, dan di beberapa daerah bahkan puskesmas-nya pun tidak tersedia,” kritik Yusuf Wibisono, di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, dalam acara Forum IDIALEKTIKA #3 bertajuk ‘(Mimpi) Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’.

Belum lagi, hal ini dapat merambat pada kesenjangan dalam konsumsi makanan berimplikasi pada buruknya kualitas asupan gizi, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kecerdasan anak secara permanen.

“Tingkat kesehatan yang rendah di masa kecil akan membawa pada status sosial ekonomi yang rendah di masa dewasa, karena jalur kesehatan seseorang banyak terbentuk di masa kecilnya,” lanjut Yusuf.

Sementara itu, angka harapan hidup mencerminkan banyak kondisi seperti faktor genetik, jenis kelamin hingga ras. Namun faktor yang lebih dominan adalah kondisi sosial dan keamanan, serta tingkat kesejahteraan.

“Hal ini menunjukkan ruang intervensi tidak terbatas hanya dalam pengeluaran dan konsumsi makanan, namun juga dalam kualitas tempat tinggal dan lingkungan hidup, layanan kesehatan hingga pola makan dan gaya hidup, seperti kebiasaan merokok,” pungkas dosen Universitas Indonesia ini.

Pemberdayaan Kesehatan Dompet Dhuafa

Sementara itu, dr. Rosita Rivai, GM Divisi Kesehatan Dompet Dhuafa mengungkapkan, Dompet Dhuafa turut memberikan solusi atas permasalahan kesenjangan akses kesehatan.

Sebagai informasi, Dompet Dhuafa telah membangun berbagai infrastruktur dan layanan kesehatan serta modal sosial kesehatan di beberapa kota mulai dari Aceh, Palembang, Makassar, Papua, Kupang, serta 11 kota di pulau Jawa.

“Melalui variasi pemberdayaan kesehatan ini, diharapkan mampu membantu pemerintah dalam turut serta mewujudkan jaminan kesehatan di berbagai pelosok wilayah Indonesia. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma sebagai salah satu pemberdayaan kesehatan Dompet Dhuafa telah mencapai jumlah penerima manfaat sebanyak 208.232 jiwa,” terang Rosita.

Intervensi dalam program ini, ia memaparkan lebih banyak kepada aspek promosi dan preventif, hingga mencapai 61,29% sedangkan kuratif hanya 38,72%.

“Hal ini tentu sesuai dengan semangat Indonesia Universal Health Coverage yang ke depan akan menitikberatkan pada kesehatan masyarakat.” tuturnya

Tak hanya itu, Dompet Dhuafa juga membangun model wakaf pemberdayaan kesehatan Rumah Sakit sebagai bagian dari fokus upaya layanan kesehatan dan distribusi akses kesehatan yang lebih baik. Melalui mekanisme wakaf produktif, sejumlah 8 RS Dompet Dhuafa telah berjalan di berbagai daerah seperti Bogor, Lampung, Jakarta, Bekasi, Jawa Timur.

Peran tenaga kesehatan, ia menekankan, sangat berperan dalam mengembangkan Sistem Kesehatan Nasional ini. “Upaya promosi kesehatan dapat mengurangi angka kesakitan dan angka kematian, terutama bagi dhuafa yang secara tingkat pengetahuan dan kesadaran kesehatan masih sangat rendah,” jelas Rosita.

Tak hanya peran tenaga kesehatan, peran masyarakat pun dapat menggerakkan masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka sinergi bersama.

“Seperti halnya program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang menyasar kesehatan lingkungan dimana memerlukan peran bersama, baik Dinas Kesehatan, Dinas Pemukiman, Bapeda, Desa, dengan komponen masyarakat dan NGO sebagai penggerak di masyarakat itu sendiri,” pungkasnya.

 

Eveline Ramadhini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *