Pembangunan energi yang notebene bersifat jangka panjang, membutuhkan visi seorang negarawan yang berpikir ke depan. Sedangkan seorang politisi hanya memikirkan kekuasaan jangka pendek.
Wartapilihan.com, Solo – Hal itu disampaikan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said ketika menjadi pembicara di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Senin siang, (11/12/2017).
“Pembangunan sektor energi hanya bisa dilaksanakan oleh negarawan, tidak bisa diserahkan ke politisi. Negarawan berpikir jangka panjang sampai generasi berikutnya, sementara politisi berpikir jangka pendek, berpikir kalender Pemilu bagaimana caranya bisa terpilih kembali,” tutur Sudirman, dalam Seminar ‘Energi Baru Terbarukan’.
Ia melanjutkan, jika sektor energi dijadikan instrumen politik praktis, baik secara kebijakan maupun pada tataran praktis maka keberlangsungannya (sustainability) akan dikorbankan.
“Sikap seperti ini pasti akan mengorbankan kebijakan pembangunan energi baru terbarukan,” imbuh dia.
Sudirman mengungkapkan, pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam jangka pendek memang dirasa mahal. Tetapi dalam jangka panjang akan murah dan dapat berdampak positif pada ketahanan dan kedaulatan energi secara nasional.
“Membangun sektor energi, terutama energi baru terbarukan adalah membangun untuk generasi berikutnya. Karena itu diperlukan kenegarawanan. Hanya pemimpin negarawan yang akan berjuang keras membangun energi baru terbarukan,” tegasnya lagi.
Sudirman menyampaikan, energi merupakan sektor yang dibutuhkan oleh semua orang, tetapi hanya dipahami oleh sedikit orang. Hal ini membuat ruang moral hazard (pelanggaran moral) menjadi terbuka lebar.
“Sedikit orang itu mencari keuntungan sebesar-besarnya dari sektor ini, salah satunya dengan mempertahankan impor dibanding membangun kemandirian energi nasional,” pungkas dia.
Eveline Ramadhini
