Sosialisasi Kencang, Penindakan Lemah

by
Tim Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra konferensi pers di Bawaslu.

“Kami berharap Bawaslu tidak gertak sambel tentang politik uang, sosialisasinya masif tetapi lemah ketika penindakan. Ini akan bahaya di pemilihan akan datang. Orang akan berasumsi Bawaslu tidak ada penindakan, sehingga paslon tidak ragu melakukannya lagi,” ujar Habiburokhman.

Wartapilihan.com, Jakarta –Ketua Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra Habibirokhman selaku pengusung pasangan calon (Paslon) Appip-Cicu melaporkan dugaan pelanggaran serius yang dilakukan Walikota Makassar Danny Pomanto.

Pelanggaran tersebut adalah dugaan serangkaian tindakan Terlapor yang menguntungkan kotak kosong sekaligus merugikan Paslon Appip-Cicu dan pelanggaran serius terhadap Pasal 7A ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada)

“Menurut kami harus ditindaklanjuti Bawaslu dan finalnya kami meminta pemungutan suara ulang di Makassar karena serangkaian perbuatan terjadi secara tersruktur, sistematis, dan masif,” ujar Habiburokhman di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (5/7).

Habiburokhman menjelaskan, terstruktur karena melibatkan seseorang yang punya jabatan, sistematis dan masif karena terjadi di banyak tempat. Norma di Pasal 71 ayat (5) mengatur jika pelakunya bukan petahana maka akan diatur tersendiri.

“Yang melakukan ini petahana tapi bukan paslon, sehingga menurut kami tuntutan paling fair adalah pemungutan suara ulang,” katanya.

Dalam pelaporannya, Habiburokhman menyampaikan bukti-bukti kuat antara lain screenshoot media massa yang berisi pengakuan Terlapor bahwa dia bekerja untuk memenangkan kotak kosong, termasuk melakukan sujud syukur setelah kotak kosong dinyatakan menang versi quick count.

“Kami berharap Bawaslu tidak gertak sambel tentang politik uang, sosialisasinya masif tetapi lemah ketika penindakan. Ini akan bahaya di pemilihan akan datang. Orang akan berasumsi Bawaslu tidak ada penindakan, sehingga paslon tidak ragu melakukannya lagi,” katanya.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Partai Gerindra akan meminta langkah tegas Bawaslu RI terkait masifnya politik uang. Apa tawaran Bawaslu menindak politik uang?

“Seperti salah satu media massa memberitakan Paslon membagikan sembako saat Pilkada DKI. Sampai hari ini berita itu tidak diralat, tidak dibantah, tetapi tidak ada penindakan dari Bawaslu,” sesal dia.

Habiburokhman berharap Bawaslu dapat bekerja professional, cepat dan adil termasuk dalam menindak beberapa daerah seperti Medan dan Lampung yang diduga sarat melakukan politik uang.

“Kami mendorong Bawaslu berani di kota Makassar. Sudah tepat jika Bawaslu sebagai pemegang kewenangan merekomendasikan pemungutan suara ulang,” pungkasnya.

Ahmad Zuhdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *