PTUN Menolak Gugatan HTI

by
Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi dan orasi di depan gedung PTUN Jakarta, Senin (7/5). Foto: Zuhdi.

Pengesahan badan hukum Ormas HTI dicabut Kemenkumham setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Wartapilihan.com, Jakarta –Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang diajukan pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan status badan hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.

“Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana membacakan putusannya di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5).

Kuasa Hukum HTI Gugum Ridho Putra mengatakan pihaknya akan melakukan langkah hukum yaitu banding. Menurutnya, secara prosedural persidangan Hizbut Tahrir sejak awal tidak ada due process of law. Sebab, hakim berpendapat keputusannya sudah sesuai Perppu 2/2017.

“Jadi, menyimpulkan Hizbut Tahrir salah sesuai Perppu 2/2017 itu darimana? Dalam pandangan kami, Hizbut Tahrir tidak pernah diperiksa. Selain itu, secara formil kami meragukan keabsahan foto dan video yang didapat tergugat,” ujar Gugum.

Seharusnya, lanjut dia, keputusan majelis hakim dinilai dari 3 hal. Yaitu kewenangan, prosedur dan substansi. Hakim beralasan, HTI tidak dipanggil dan klarifikasi karena dinilai melakukan extra ordinary crime.

Pasalnya, di dalam Perppu 2/2017, majelis hanya meminta keterangan dari kementerian terkait. Terlebih, dalam keterangan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamananan (Kemenkopolhukam) terdapat laporan aktivitas HTI setebal 400 halaman. Dimana poin hukum kesalahannya?

“Kami sudah menguraikan bahwa dari Menkopolhukam tidak ada pemeriksaan. Isinya hanya dukungan pembubaran Hizbut Tahrir dari beberapa Ormas. Jika majelis mau retro aktif, seharusnya tidak menggunakan Perppu, kendati itu bukan kewenangan majelis,” paparnya.

Karena itu, sejak awal dibubarkan pada 19 Juli 2017, HTI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Pihaknya menghormati keputusan pemerintah dan putusan PTUN.

“Kami akan melakukan banding, kasasi sampai ke PK (peninjauan kembali). Walaupun kewenangan PTUN bukan untuk menilai keabsahan Perppu, namun majelis lebih banyak menilai materil. Seharusnya materil dinilai di Pengadilan Negeri,” kata dia.

Pihak penggugat Ismail Yusanto menuturkan, PTUN melakukan pengadilan terhadap dua hal. Pertama, pengadilan ajaran khilafah. Kedua, pengadilan terhadap dakwah. Karena itu, ia memertanyakan letak dari kesalahan ajaran Islam yakni dakwah dan khilafah.

“Kami melihat secara substansial, keputusan pemerintah adalah sebuah kedzaliman. Karena telah menempatkan Hizbut Tahrir sebagai pihak pesakitan. Dan majelis hakim hari ini melegitimasi kedzaliman itu,” ungkap Ismail.

Padahal, kata Ismail, tuduhan-tuduhan miring kepada HTI terbantahkan sendiri oleh saksi ahli yang dihadirkan. Prof. Suteji mengatakan, khilafah merupakan ajaran Islam. Dan Islam merupakan representasi dari Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Bagaimana ajaran Islam (khilafah) itu bertentangan dengan Pancasila? Akhirnya, yang timbul hanya perspektif pemerintah. Ibaratnya, jeruk dilihat dari perspektif nangka. Dan selama ini, dakwah kami tidak ada yang bertentangan dengan hukum,” tuturnya.

“Ini adalah bukti rezim ingin menindas dan memundurkan umat Islam. Apa yang dilakukan hakim hari ini, sama dengan mengamini keputusan pemerintah,” sambung dia.

Ketua DPP HTI Rohmat Labib menegaskan, Hizbut Tahrir dikalahkan dalam persidangan bukan karena korupsi, merampok uang negara, menjual aset negara kepada asing, menyebabakan hutang negara melangit, dan kejahatan teroris.

Namun, hakim menunjukan kesalahan Hizbut Tahrir karena mendakwahkan khilafah. Padahal, kata dia, khilafah merupakan ajaran Islam yang menunjukan kepada syariah, bukan akal.

“Tidak ada seorang ulama mu’tabar yang menolak tentang wajibnya khilafah. Bahkan, Imam An Dawawi dengan jelas mengatakan, wajib seluruh kaum muslimin mengangkat khalifah. Maka, tatkala khilafah dianggap sebagai ancaman, berarti sama saja memersoalkan Islam,” tegasnya.

Pihaknya menyayangkan ungkapam hakim bahwa mendakwahkan khilafah merupaka extra ordinary crime. Namun ia yakin, perjuangan yang dilakukan adalah konstitusional.

“Bagaimana bisa, Hizbut Tahrir dianggap melakukan kejahatan luar biasa. Dan tanpa di klarifikasi, izin itu dicabut. Tapi, kami tidak sedih karena kami bukan merampok uang negara. Kami hanya ingin kedamaian dan kebaikan untuk negeri ini,” tutupnya.

Ahmad Zuhdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *