Politisasi Pertemuan Tim 11 Ulama?

by
Para ulama mengklarifikasi pertemuan dengan Presiden Jokowi. Foto: Zuhdi.

“Jika kawan-kawan (media) penasaran, silakan tanya kepada Presiden kenapa pertemuan dilakukan tertutup. Padahal, kita ingin forum terbuka untuk menyelesaikan kebijakan kriminalisasi ini,” ujar Misbahul Anam.

Wartapilihan.com, Jakarta –-Tim 11 Ulama Alumni 212 memberikan pernyataan pers terkait beredarnya foto pertemuan dengan Presiden Jokowi pada hari Ahad (22/4) di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. Ketua Tim 11 Ulama Alumni 212 Misbahul Anam menyesalkan bocornya foto dan berita tersebut yang ditengarai adanya pihak ketiga yang ingin mengadu domba antara Presiden dan Ulama serta Umat Islam.

“Kami meminta istana mengusut tuntas bocornya foto dan berita tersebut sebagai kelalaian aparat istana yang tidak bisa menjaga rahasia Negara,” ujar Misbahul Anam dalam konferensi pers di restoran Larazeta, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/4).

Sebab, jelas Misbah, pertemuan tersebut adalah pertemuan yang bersifat tertutup tidak dipublikasikan dan tidak ada wartawan istana yang menyaksikan. Pertemuan Tim 11 bertujuan untuk menyampaikan informasi akurat terkait dengan kasus-kasus kriminalisasi para ulama dan aktivis 212.

“Kita tidak mengenal suhu politik. Kami fokus memberikan informasi akurat kepada Presiden tentang fakta kriminalisasi. Sebab, dulu saat di Istana ketika kawan-kawan GNPF datang, Presiden mengatakan tidak akan melakukan kriminalisasi,” paparnya.

“Jika kawan-kawan penasaran, silakan tanya kepada Presiden kenapa pertemuan dilakukan tertutup. Padahal, kita ingin forum terbuka untuk menyelesaikan kebijakan kriminalisasi ini,” imbuh dia.

Ia menyebutkan pertemuan dengan Presiden Jokowi termasuk dalam kategori yang disebut dalam hadits Nabi Saw yang berbunyi:

أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Ketahuilah, jihad yang paling utama adalah mengatakan kata-kata yang benar yang di depan penguasa yang jair. (Musnad Ahmad Juz 17/228).

Ketua Reuni Alumni 212 itu menandaskan, para ulama dan aktivis 212 yang bertemu dengan Presiden tetap istiqomah dalam perjuangan membela kebenaran dan keadilan, serta melaksanakan amar makruf nahi mungkar.

“Kami tetap mendesak Presiden untuk segera menghentikan kebijakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis 212,” pungkasnya.

Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak menjelaskan alasan pertemuan dilakukan secara rahasia dan tertutup. Awalnya, Tim 11 di undang dan semua handphone tidak diperkenankan masuk. Bahkan, Presiden mengintruksikan kepada Biro Setpers (fotografer Istana) untuk tidak lagi mengambil dokumentasi.

Pertemuan singkat itu, kata Yusuf, hanya khusus membicarakan terkait ketidakadilan yang dialami umat Islam. Dimana tim GNPF Ulama 9 bulan lalu tepatnya bulan Syawal 1439 H melakukan pertemuan dengan Presiden di istana.

“Hasil dari pertemuan itu beliau langsung mengintruksikan kepada Menkopolhukam untuk menuntaskan persoalan kriminalisasi. Namun, 9 bulan berjalan tidak ada kasus kriminalisasi yang dihentikan. Bahkan, laporan para ulama dan Al-Qur’an dihinakan tidak ada yang di proses. Jadi, kita para tim 11 tidak pernah membicarakan terkait Pileg, Pilkada dan Pilpres,” tegas Yusuf.

Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam tidak dapat memastikan apakah selainnya ada pertemuan lanjutan atau tidak. Namun, ia meminta Presiden agar memerhatikan nasihat Abah Roud Bahar untuk terus menjaga shilaturahim dengan umat Islam.

“Selama ini Presiden tidak pernah mendapatkan informasi yang ballance. Makanya, kami mendesak adanya political will kepada Presiden. Sehingga, dengan adanya pertemuan tim 11 presiden dapat mempertimbangkan masukan dari para ulama dan Kapolri sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan,” ujar Usamah.

Turut hadir dalam konferensi tersebut
KH. Misbahul Anam, KH. Muhammad al Khaththath, KH. Abdul Rasyid Asy-Syafi’iyah, KH. Slamet Maarif, Drs. H. Usamah Hisyam, Ustadz H. Muhammad Nur Sukma, Ustadz H. Yusuf Muhammad Martak, dan Ustadz H. Aru Syeif Asadullah.

Ahmad Zuhdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *