Pelarangan-pelarangan hak kaum muslimin seperti itu, tidak akan mengurangi gerakan ekstrimisme yang mereka takutkan, justru akan menambah militansi perlawanan dari pihak muslim yang anti pemerintah.
Wartapilihan.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) KH Jeje Zaenudin urun tanggapan terkait wacana kebijakan Sri Lanka akan melarang pemakaian burkak dan menutup lebih dari seribu sekolah Islam. Menurut dia, banyak negara yang mengambil sikap dan langkah yang salah ketika mereka menganggap ada ancaman ekstrimisme dan terorisme.
Di antaranya dengan mengeluarkan larangan pemakaian simbol-simbol Islam yang tidak ada kaitan dengan ekstrimisme, seperti larangan burqa, cadar, atau bahkan jilbab pada perempuan. Begitu juga celana cingkrang atau jenggot pada laki-laki.
“Kebijakan dengan pelarangan-pelarangan itu sebenarnya adalah kebodohan terhadap inti permasalahan munculnya ekstrimisme,” kata ustaz Jeje dalam keterangannya belum lama ini.
Kebijakan itu, lanjutnya, selain hanya berdasar emosional juga telah keluar dari alasan tujuannya. Pelarangan-pelarangan hak kaum muslimin seperti itu, tidak akan mengurangi gerakan ekstrimisme yang mereka takutkan, justru akan menambah militansi perlawanan dari pihak muslim yang anti pemerintah.
“Ekstrimisme yang dialamatkan kepada kelompok perlawanan muslim, justru banyak dipicu karena tindakan zalim dan represif pemerintah Srilanka. Jadi, rencana pelarangan burqa dan penutupan ribuan sekolah Islam atau pelarangan apa saja yang menjadi hak umat Islam dengan alasan keamanan negara untuk membendung ekstrimisme-terorisme adalah suatu langkah konyol yang melanggar hak-hak warga negara yang muslim,” katanya.
Oleh sebab itu, Wakil Ketua MUI ini menyarankan sepatutnya dunia Islam melakukan langkah diplomasi maupun protes untuk menghentikan kebijakan Pemerintah Srilanka yang diduga diskriminatif, represif, dan melanggar hak asasi manusia (HAM) itu.
