Persekusi Berulang di Kontestasi Politik

by
Neno Warisman dan Ahmad Dhani. Foto: Istimewa

Persekusi terus berulang kepada pihak-pihak yang mendeklarasikan diri dengan tagar #2019GantiPresiden. Di sisi lain, pendukung tagar #2019TetapJokowi di empat kota besar justru berjalan lancar. Ada apa?

Wartapilihan.com, Jakarta — Baru saja Sabtu kemarin, 25 Agustus 2018, terjadj persekusi terhadap aktivis politik Neno Warisman di Pekanbaru, Riau. Sebelumnya pada 28 Juli 2018, Neno mengalami hal serupa dan dilatarbelakangi oleh deklarasi #2019GantiPresiden yang hendak ia selenggarakan. Politisi yang merupakan mantan musisi, Ahmad Dhani, juga dihadang ketika hendak melakukan deklarasi yang sama di wilayah Surabaya, Jawa Timur.

Politisi PKS, Al Muzammil Yusuf menegaskan, beberapa waktu lalu deklarasi Jokowi Presiden 2 periode juga dilakukan oleh beberapa elemen mulai dari Sabang, Merauke, Miangas hingga pulau Rote. Namun kegiatan tersebut aman dan damai, serta dijaga aparat keamanan.

“Hal itu seharusnya dilakukan pula dengan aksi #2019GantiPresiden. Ini bentuk ekspresi persamaan di hadapan hukum bagi warga negara,” jelasnya dalam pernyataan yang direkam lewat video yang diterima redaksi Warta Pilihan, Ahad malam (26/8/2018).

Muzammil juga mengimbau, segenap bangsa dapat menjaga kondusifitas Pemilu 2019. “Mari kita kondusifitas Pemilu 2019 dengan jujur, bersih, dan adil sebagai bentuk demokrasi,” tegas dia.

Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Maneger Nasution menanggapi, karena pola yang terus berulang ini, diduga ada pendalangan kelompok tertentu secara sistematis; dan yang melakukan hal itu ialah massa yang mengetahui dengan akurat waktu kedatangan Neno.

“Sebetulnya ini sistematis. Manifes (daftar penumpang) pesawat sampai diketahui umum dan itu berarti ada yang memberitahu. Itu pasti ada jejaringnya,” kata Maneger.

Indikasi berikutnya, terang Maneger, massa yang mengadang Neno di Batam maupun Pekanbaru tidak sedikit, sehingga dugaan kuat terdapat orang atau kelompok yang mengorganisirnya.

“Agak sulit membayangkan kalau (massa) ini dianggap spontan, dengan ratusan orang mengadang.”

Dia menilai, bermodal dua kejanggalan itu saja polisi dapat mengusut kasus persekusi terhadap Neno. Menurut dia, kegiatan yang dilakukan Neno ialah bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi.

“Hak menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional. Negara harus memastikan tidak ada peristiwa berikutnya, negara harus menjamim tidak mengurangi haknya,” kata Meneger.

Pola Berulang: Indikasi Ketegangan Antar Kelompok

Menurut Dicky Pelupessy selaku analis Psikologi Politik mengungkapkan, pola yang terus berulang ini mengindikasikan adanya ketegangan antar kelompok yang memiliki tensi.

“Suatu bentuk tensi, dalam politik biasa. Di situ ada kontestasi, di situ biasa saja. Yang penting relasi dijaga sedemikian rupa. Ada dua kemungkinan, damai dan tidak damai, di dalamnya ada ketegangan,” terang Dicky, dalam Apa Kabar Indonesia tvOne, Senin pagi, (27/8/2018).

Demokrasi, menurut dia, seharusnya dirayakan dengan gembira, tanpa harus merasa punya musuh yang harus dihabisi.

“Penting disadari, kita punya pilihan, aspek relasi antar hubungan manusia harus dijaga. Tentu kita kemudian bicara tentang regulasi, di pertandingan memang pengennya berantem, tapi kan harus fairplay.

Bagaimana kontestasi ini bisa dilaksanakan dengan gembira jika dinamika hubungan antara kelompok yang terlanjur tegang, dan saling memusuhi satu sama lain,” pungkasnya.

Di sisi lain, Datuk Budi Febriadi selaku Dewan Pengurus Harian Adat Riau mengatakan, pihaknya sebagai lembaga adat Melayu tidak memihak kepada siapapun. Ia mengimbau untuk mengedepankan adab, siapapun itu.

“Kami dari lembaga adat Melayu Riau tidak memihak kepada siapapun, tetapi mohon diperhatikan, Riau ini adalah negeri yang bertuah janganlah meraja di negeri para raja. Siapapun yang beradab di sini kami anggap sebagai warga Riau,” pesan dia.

 

Eveline Ramadhini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *