Aparat keamanan harus memberikan pengamanan maksimal bagi perjalanan dakwah para ulama di negeri ini dalam menjalankan dan menyebarkan dakwah Islam Rahmatan lil ‘alamin.
Wartapilihan.com, Jakarta — Dunia dakwah kembali dikejutkan oleh berita persekusi Ustadz Abdul Somad (UAS). Sejak awal bulan September beredar kabar tentang pembatalan kunjungan dakwah yang dilakukan UAS ke beberapa kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta.
Hal ini kemudian diklarifikasi UAS lewat akun Instagram-nya, Sabtu (2/9) dengan alasan bahwa kegiatan dakwah UAS sebelumnya di beberapa kota di Jawa Tengah mendapat tekanan, ancaman, intimidasi, serta upaya pembatalan.
Larangan tersebut menyebabkan beban panitia serta kondisi psikologis jamaah dan UAS sendiri semakin berat dan tertekan. Berita persekusi Ustadz Abdul Somad ini akhirnya menjadi viral dan banyak dibahas di beberapa surat kabar cetak ataupun online hingga saat ini.
Ketua Forum Silaturrahim Alumni Mesir (FSAM) Dede Muharram mengatakan bahwa kegiatan dakwah di bumi Indonesia sudah berjalan ribuan tahun sejak abad 8 M hingga berdiri kesultanan Islam di Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka, hingga kini. Dalam masyarakat Indonesia, dakwah dipahami pada fungsinya sebagai pengawal tegaknya al amr bi al-ma‘ruf wa an nahy an al-munkar dalam makna yang luas.
“Dakwah di Indonesia telah berjalan dengan cara melembaga ataupun dalam bentuk kegiatan individu pendakwah. Kegiatan itu telah hidup dan berkembang secara harmonis dari waktu ke waktu. Maka, kegiatan dakwah di Indonesia harus selalu diberikan perlindungan oleh Pemerintah agat tidak terjadi penghambatan di wilayah NKRI,” ujar Dede kepada Wartapilihan.com dalam keterangan tertulis, Selasa (4/9).
Menurut dia, Ustadz Abdul Somad (UAS) adalah salah satu da’i yang sangat fenomenal. Beliau adalah salah satu aset umat Islam sekaligus putra terbaik yang dimiliki Indonesia. Keluasan ilmu, kecerdasan analisa, dan kemampuan retorikanya menjadi daya tarik tersendiri sehingga dakwahnya amat disukai banyak kalangan masyarakat tanah air, bahkan juga mancanegara. Isi dakwah dan ceramahnyapun sangat bersesuaian dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Islam mayoritas di negeri ini.
“Hampir semua kalangan, mulai dari NU, Muhammadiyah, hingga organisasi non agama menerima UAS dengan antusias. Ceramahnya juga kerap terkait dengan kebangsaan dan cinta NKRI. Hal ini dibuktikan dengan banyak lembaga tinggi megara, TNI, dan Polri yang ikut mengundang dan menikmati isi ceramah UAS. Wilayah dakwahnya memanjang dari perkotaan, pedesaan bahkan sampai ke wilayah pedalaman yang sulit ditempuh pendakwah biasa,”
Ia menjelaskan, Ustadz Abdul Somad (UAS) adalah salah satu dari calon Wakil Presiden hasil rekomendasi Ijtima’ Ulama di Jakarta bulan juli 2018. Namun dengan segala kerendahan hatinya UAS menolak halus permintaan masyarakat muslim Indonesia melalui ijtima’ tersebut. Bahkan UAS minta kepada jamaah agar didoakan ‘tetap menjadi Ustazd sampai mati’. “Artinya, UAS adalah pencinta dakwah sejati dari sedikit yang dimiliki bangsa ini,” tutur Dede.
Kendati demikian, Ustadz Abdul Somad (UAS) tetap tak lepas dari fitnah dan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Ketegasannya dalam menyampaikan dakwah dimaknai oleh segelintir orang dengan label ‘anti kebhinekaan’ dan ‘anti NKRI’.
“Semua ini cenderung fitnah dan mengada-ada, serta tidak boleh dibiarkan terjadi dalam kegiatan dakwah karena bisa membuat gaduh dan merusak harmonisasi perkembangan dakwah ke depan. Hal ini harus diwaspadai karena dapat menyebabkan hilangnya rasa aman seorang pendakwah,” tegasnya.
Karena itu, FSAM menghimbau MUI Pusat diharapkan dapat mengundang langsung Ustadz Abdul Somad (UAS) agar dapat mendengar dan mengetahui beban dan tekanan seperti apa yang sebenarnya dihadapi oleh UAS. Dari hasil pertemuan tersebut MUI Pusat dapat menindaklanjuti masalah persekusi yang menimpa UAS.
“Aparat keamanan juga harus memberikan pengamanan maksimal bagi perjalanan dakwah para ulama di negeri ini dalam menjalankan dan menyebarkan dakwah Islam Rahmatan lil ‘alamin. Termasuk UAS sebagai salah satunya,” ujar dia.
FSAM, lanjut Dede, meminta aparat hukum untuk menegakkan supremasi hukum dengan memberikan efek jera hukum bagi siapapun dan dengan dalih apapun yang melakukan teror, intimidasi dan persekusi, serta kriminalisasi kepada para ulama dan pendakwah yang menyampaikan risalah Islam yang sesungguhnya.
Ia juga meminta Ormas dan Lembaga Dakwah Islam hendaknya memberikan dukungan moril dan advokasi penuh kepada Dakwah UAS, karena UAS adalah aset dakwah Islam di Indonesia dan dunia.
“Kami meminta seluruh ummat Islam Indonesia merapatkan barisan, melindungi ulama, dai pewaris para Nabi, dan tidak terpancing provokasi pihak tertentu yang hendak mengadu domba, yang dapat melemahkan perkembangan dakwah Islam di Indonesia,” pungkas bakal calon legislatif dari Jabar-8 Dapil Cirebon dan Indramayu.
Sementara itu, Pimpinan Taruna Muslim Alfian Tanjung menuturkan, semestinya aparat segera bersikap dan memberi jaminan terhadap dakwah yang dilakukan UAS. Ia menjelaskan, pelarangan, diawali dengan intimidasi dan ancaman merupakan ranah aparat, yakni kepolisian yang mempunyai tugas mengayomi.
“Karena tokoh yang tidak suka terhadap dakwah Ustad Abdul Somad memang banyak yang ateis, tidak percaya hari akhirat, benci khilafah dan syariah, anti hijab, benci adzan, kriminalisasi ulama, dan habaib persekusi ulama dan habaib ujungnya mereka adalah gerombolan Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) jilid 2,” kata Alfian.
Ia menjelaskan, ketidaksukaan pihak yang tidak suka terhadap UAS karena kekalahan sejak Pilkada serentak I tanggal 9 Desember 2015, ke II, 15 Februari 2017 dan Pilkada serentak ke III tgl 27 Juni 2018. Gerombolan Nasakom telah kehilangan 80% lebih basis dukungan mereka.
“Barisan 212, merupakan wujud kesadaran kolektif Politik Islam dan Islam Politik, gemanya semakin keras dan bergelora dan memberi energi serta asa untuk merebut posisi kaum Nasakom tersebut,” ujar dia.
Alfian menyarankan agar Ijtima’ Ulama II, pastikan dapat menghadirkan UAS, Aa Gym, Arifin Ilham, Ulama Aceh, Ulama Sumut, Ulama Sumbar, Sumsel, Riau, Belitung, Bangka Belitung, lampung, Ulama sekalimantam, Sulawesi, Jawa, Bali, NTB dan IBT secara keseluruhan, dan memutuskan sikap politik sebagai pedoman umat.
“Kontrak politik, dengan petarung lawan petahana harus jelas dan tegas hitam diatas putih. Hilangkan prasangka antara Koalisi Umat 212 dan Koalisi Partai. Politik identitas merupakan realitas historis. Kita punya komitmen yang sama, lepas dari cengkraman PKC, IMF dan membangun Indonesia berdaulat,” tandasnya.
Akan terus terjadi
Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah DPP PKS Ali Akhmadi menyayangkan intimidasi yang diungkap oleh Ustadz Abdul Somad.
Ustadz Abdul Somad, papar dia, adalah figur dai yang berpengetahuan luas. Menurut Ali, ceramah-ceramah agama Ustadz Abdul Somad disampaikan dengan gaya sangat komunikatif sekaligus memiliki landasan ilmiah dari beberapa sudut pandang fikih.
“Makanya banyak umat yang suka dengan dakwah Ustadz Abdul Somad. Jika benar ada intimidasi dan tekanan sehingga beliau harus membatalkan itu yang sangat disesalkan,” papar Ali di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (3/9).
Ali melanjutkan dakwah Ustadz Abdul Somad juga diterima berbagai kalangan. Tak kurang beberapa instansi pemerintahan yang mengundang Ustadz Abdul Somad sebagai penceramah agama.
“Mabes TNI AD mendatangkan Ustadz Abdul Somad lengkap dengan pengawalan penuh. Beliau juga ceramah di Istiqlal di depan istri Wapres Jusuf Kalla. Jadi cukup aneh kalau ada yang tidak berkenan dengan ceramah Ustadz Abdul Somad,” ujar dia.
Ia pun meminta pemerintah, MUI dan aparat bisa mengungkap siapa yang melakukan intimidasi terhadap kegiatan pengajian. Sebab jika tidak diungkap, papar Ali, ke depan akan banyak pengajian-pengajian yang dibatalkan karena intimidasi tanpa alasan yang jelas.
“Kalau pengajian sudah diintimidasi untuk dibatalkan lalu umat ini mau mendapatkan ilmu agama dan akhlak spiritual dari mana?,” tanyanya.
Ahmad Zuhdi
