Pemprov DKI Siapkan 703 Unit

by
Ilustrasi rumah susun milik (Rusunami). Foto: Megapolitan Kompas

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan ground breaking (peletakan batu pertama) pembangunan rumah DP 0 rupiah. Ditargetkan, pembangunan akan selesai pertengahan tahun 2019.

Wartapilihan.com, Jakarta –-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berpihak kepada masyarakat, yang dalam hal ini adalah menyediakan hunian bagi warga DKI Jakarta dengan pembayaran down payment (DP) nol rupiah.

Dalam mewujudkan program tersebut, PD Pembangunan Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melakukan ground breaking pembangunan hunian vertikal Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Kamis (18/1). Pada tahap pertama ini, PD Pembangunan Sarana Jaya akan membangun satu tower dengan total 703 unit yang pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 1,5 tahun.

“Ada 20 lantai dengan 703 unit, 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Rumah-rumah ini nantinya akan diberikan pada warga yg berpenghasilan di bawah 7 juta rupiah, harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah 320 juta rupiah, tipe 21 harganya 185 juta rupiah,” ujar Anies dalam keterangan pers yang diterima Wartapilihan.com, Jumat (19/1).

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan menambahkan proyek ini dibangun di atas tanah seluas 1,4 hektar. Nantinya, akan dibangun dua tower. “Namun, kami lakukan pembangunan satu tower terlebih dulu dengan rincian 513 unit dari tipe 36 m2 (2 kamar) dan 190 unit tipe 21 m2 (1 kamar),” tambah Dirut Yoory.

Hunian vertikal ini akan dijual dengan DP 0 rupiah dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan segera dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta, guna meringankan pembayaran angsuran atau cicilan konsumen yang membeli atau dalam hal ini adalah warga DKI Jakarta yang belum memiliki hunian.

Sedangkan tiga tower sisanya pada pembangunan tahap selanjutnya akan dijual dengan skema non FLPP, dalam rangka menjaga keberlanjutan atau sustainability PD Pembangunan Sarana Jaya, untuk mendukung Program Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan hunian DP 0 rupiah ini.

Untuk diketahui, FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah, bekerjasama dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas tersebut, dimana suku bunga rendah dan flat selama masa cicilan, yaitu suku bunga 5 persen dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.

Calon pembeli harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya warga DKI Jakarta, diutamakan yang sudah menikah, belum pernah memiliki rumah, dan belum pernah mendapat fasilitas kredit FLPP. Untuk harga jual unit adalah sebesar Rp 8,8 juta/m2 untuk wilayah Jakarta Timur.

Implementasi program DP 0 Rupiah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang loan to value atas KPR dan DP Kendaraaan Bermotor.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), proporsinya diatur tergantung pada lokasi lahan secara rata-rata 70 persen diperuntukkan bagi komersial dan 30 persen diperuntukkan bagi MBR.

Dalam pelaksanaan pembangunan proyek ini, PD Pembangunan Sarana Jaya dibantu atau bermitra dengan PT Totalindo Eka Persada, Tbk yang merupakan perusahaan terbuka swasta nasional dengan core businessnya sebagai kontraktor sekaligus developer yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik dalam membangun high rise building.

Untuk memudahkan para penghuninya dalam menjangkau pusat kota, nantinya Klapa Village juga akan dilengkapi atau didukung dengan transportasi publik yang sangat memadai dan disediakan oleh PT Transportasi Jakarta, yang mana dukungan tersebut ditandai dengan dilakukannya penandatanganan MOU antara PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Transportasi Jakarta bersamaan dengan pelaksanaan acara ground breaking.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Yusriah Dzinnun, Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Iman Satria, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, dan Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana.

Ahmad Zuhdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *