Akibat miras oplosan, sudah sebanyak 82 orang yang tewas. Terdiri dari 51 orang di beberapa daerah di Jawa Barat (Cicalengka, Kabupaten Bandung, Depok) dan 31 di Jakarta. Hal ini karena regulasi pemerintah yang belum tegas soal RUU minol (Minuman Beralkohol).
Wartapilihan.com, Jakarta –Fahira Idris selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras merasa sungguh prihatin atas kejadian yang terus berulang ini, yakni maraknya korban yang meninggal akibat miras oplosan.
Ia mengatakan, persoalan utama miras saat ini yaitu tidak ada efek jera bagi para pelanggarnya karena sanksi yang diterima sangat ringan juga terjawab dengan RUU Minol yang tak kunjung usai.
“Ini sudah kejadian berulang-ulang dan tiap tahun selalu ada peristiwa besar akibat miras oplosan. Tetapi, seperti tidak ada langkah nyata bagi kita untuk menghentikan semua ini. Kalau sudah seperti ini, tidak salah kalau kita katakan miras adalah mesin pembunuh,” papar Fahira.
Bagi Fahira, sebab utama kenapa begitu luar biasanya miras di negeri ini adalah karena walau sudah 72 tahun merdeka, Indonesia tak kunjung memiliki regulasi setingkat undang-undang terkait larangan miras.
“Padahal bahaya miras tidak hanya merusak kesehatan jiwa peminumnya, tetapi menjadi biang berbagai persoalan sosial dan kriminal. Sebab yang lain itu (tekanan hidup dll) cuma sebab turunan saja,” imbuh Anggota DPD RI asal DKI Jakarta ini.
Persoalan utama lainnya yakni tidak ada efek jera bagi para pelanggarnya. Sanksi yang diterima begitu ringan. Menurut dia, hal ini terjadi karena aturan khusus terkait miras secara nasional.
“(Aturan) yang ada saat ini hanya setingkat Peraturan Menteri (Permen) yang sama sekali tidak bisa menjadi solusi mengatasi berbagai persoalan produksi, peredaran, dan konsumsi miras yang begitu kompleks,” jelas dia.
Pemprov DKI Lepas Saham Miras
Bagi Fahira, hal ini merupakan kado bagi warga Jakarta. Pasalnya, setelah Alexis yang bertahun-tahun tidak tersentuh hukum, kini kepemilikan saham DKI di perusahaan miras yang sudah eksis sejak tahun 1970-an akan segera berakhir.
“Bahagianya punya pemimpin yang amanah melunasi janji. Keep fighting mas Anies Baswedan bang Sandiaga Salahuddin Uno,” tutur Fahira bersemangat.
Seperti diketahui, pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mematangkan rencana untuk segera melepas kepemilikan atau divestasi saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).
“Rencana ini mendapat dukungan luas dari warga Jakarta, karena dilihat dari sisi apapun, tidak pantas sebuah institusi pemerintahan mempunyai saham di perusahaan miras dan menarik keuntungan dari penjualan miras,” terang perempuan kelahiran Jakarta tahun 1968 ini.
Senator Jakarta ini mengungkapkan, tuntutan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melepas saham di PT DLTA sudah disuarakan sejak lima tahun lalu. Namun, tidak mendapat respon dari para pengambil kebijakan di Jakarta saat itu.
“Pelepasan saham ini juga akan melepaskan stigma negatif bagi Jakarta sebagai satu-satunya institusi pemerintahan yang memiliki saham di perusahaan miras,” ungkapnya.
Menurut Fahira, selain penghentian reklamasi dan penutupan Alexis, janji melepas saham miras yang diucapkan Anies-Sandi saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, menjadi salah satu alasan utama kenapa mayoritas warga DKI Jakarta memilih pasangan Anies-Sandi.
“Kepemilikan saham miras, sudah lama menjadi keresahan warga Jakarta dan keresahan inilah yang dirasakan Anies-Sandi yang kemudian direalisasikannya sebagai sebuah kebijakan,”
Bagi Fahira, hal ini bukan sekedar pemenuhan janji kampanye, tetapi memang kepemilikan saham di produsen minuman beralkohol tidak pantas dan tidak dibutuhkan warga Ibukota.
“Pemprov DKI Jakarta itu institusi pelayanan masyarakat, bukan institusi yang melakukan usaha apa saja agar dapat laba,” jelas Fahira.
Selain itu, setoran dividen dari PT Delta Djakarta sebesar Rp 37,8 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2017, sambung Ketua Ormas Bang Japar ini, tidak begitu signifikan terhadap total APBN DKI Jakarta yang mencapai Rp 77,11 triliun.
“Warga Jakarta menginginkan pemprov berinvestasi di sektor-sektor lain yang lebih dibutuhkan warga misalnya air bersih atau transportasi. Saya yakin, Anies-Sandi mampu menggenjot pemasukan lain dan mengembangkan usaha lain untuk menambah pundi-pundi pemasukan APBD DKI,” pungkasnya.
Eveline Ramadhini