Menelisik Kontroversi ‘Kuda Besi’ Badan Gizi Nasional: Antara Urgensi Lapangan dan Sorotan Tajam Anggaran

by

Ruang publik digital Indonesia baru-baru ini diguncang oleh gelombang diskusi hangat menyusul viralnya video yang menampilkan deretan sepeda motor listrik tangguh dengan logo Badan Gizi Nasional (BGN).

Wartapilihan.com, Jakarta– Narasi yang berkembang di media sosial, mulai dari klaim jumlah unit yang fantastis hingga tuduhan inefisiensi anggaran, memicu perdebatan mengenai bagaimana instrumen negara dikelola demi menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu titik api kontroversi adalah jumlah pengadaan yang disebut mencapai 70.000 unit. Namun, Kepala BGN, Dadan Hindayana, secara tegas mengonfirmasi bahwa angka tersebut adalah hoaks. Berdasarkan data resmi, pemerintah memesan total 25.000 unit kendaraan listrik untuk anggaran tahun 2025.

Hingga April 2026, realisasi fisik di lapangan mencatat sebanyak 21.801 unit telah tersedia. Kendaraan-kendaraan ini saat ini masih berada dalam tahap proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan belum didistribusikan secara resmi kepada para penerima manfaat, yakni para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Kritik tajam, salah satunya datang dari penulis Tere Liye, menyoroti spesifikasi kendaraan yang dianggap terlalu mewah untuk operasional dapur gizi. Unit yang diidentifikasi sebagai Emmo JVX GT ini memiliki desain adventure/trail yang menyerupai Honda CRF.

Namun, dari sisi teknis, pemilihan tipe ini memiliki justifikasi yang kuat untuk medan geografis Indonesia, khususnya wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Dengan ground clearance mencapai 320 mm dan ban dual purpose, motor ini dirancang untuk melibas jalan berbatu, berlumpur, dan rusak yang mustahil ditembus oleh motor listrik tipe komuter biasa.

Dapur pacu Emmo JVX GT pun tak main-main, dengan tenaga puncak hingga 7.000 Watt (peak) dan fitur fast charging yang mampu mengisi daya 30% ke 80% hanya dalam satu jam. Kendaraan ini juga mendukung penggunaan dua baterai sekaligus untuk memastikan mobilitas pengawas gizi tidak terhambat oleh durasi pengisian daya.

Transparansi harga menjadi sorotan utama karena satu unit Emmo JVX GT dibanderol sekitar Rp56,8 juta. Publik membandingkan nilai ini dengan harga motor matic bensin populer yang bisa didapat hingga tiga unit dengan biaya yang sama.

Merespons hal ini, muncul argumen bahwa penggunaan motor listrik merupakan investasi jangka panjang. Selain biaya operasional energi yang lebih murah dibanding BBM, motor listrik juga meminimalkan biaya perawatan rutin seperti penggantian oli dan busi. Selain itu, terdapat potensi skema leasing atau sewa operasional yang mencakup asuransi dan pemeliharaan baterai, yang dapat menjelaskan angka harga satuan tersebut.

Tuduhan bahwa motor ini merupakan produk impor murni dari China ditepis oleh data sertifikasi nasional. Produk Emmo JVX GT tercatat memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 48,5%. Kendaraan ini dirakit oleh PT Adlas Sarana Elektrik yang memiliki fasilitas operasional di Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Dengan nilai TKDN di atas 40%, pengadaan ini selaras dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan berhak atas insentif kendaraan listrik dari pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya upaya penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan industri otomotif lokal di balik proyek strategis ini.

Badan Gizi Nasional mengelola pagu anggaran yang sangat besar, mencapai Rp268 triliun untuk tahun 2026. Dari total tersebut, sekitar 93% atau Rp249 triliun dialokasikan langsung untuk bantuan Program MBG.

Dalam struktur bantuan tersebut, 20% digunakan untuk operasional program yang mencakup biaya listrik, gaji lebih dari 1,2 juta relawan, serta sewa atau pengadaan kendaraan operasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, BGN memiliki mandat penuh untuk mengatur tata kelola prasarana guna menjamin keamanan pangan dan ketepatan distribusi gizi.

Meski demikian, kritik dari pengamat transportasi seperti Djoko Setijowarno tetap relevan. Ia menilai anggaran triliunan rupiah untuk kendaraan pribadi operasional lebih bijak jika dialokasikan untuk transportasi massal seperti bus listrik yang memiliki daya angkut lebih besar. Sementara itu, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengingatkan agar BGN bersikap tegas dengan memberikan blacklist bagi unit layanan (SPPG) yang tidak memenuhi standar kualitas, mengingat adanya kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa daerah.

Pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional adalah sebuah langkah ambisius yang mempertemukan visi energi bersih dengan kebutuhan mobilitas ekstrem di pelosok Nusantara. Di tengah kritik mengenai efisiensi dan transparansi, pemerintah ditantang untuk membuktikan bahwa investasi “kuda besi” senilai triliunan rupiah ini benar-benar mampu menjadi tulang punggung bagi terciptanya generasi emas Indonesia yang sehat dan bergizi. Transparansi data dan akuntabilitas distribusi ke depan akan menjadi kunci untuk meredam spekulasi negatif yang berkembang di tengah masyarakat. [AF]