Mardani Ali Sera: Dana Desa Magnum Opus

by
Mardani Ali Sera. WP: Ahmad Zuhdi

Arah pembangunan dana desa harus pada SDM-nya bukan betonisasi di atas sawah.

Wartapilihan.com, Jakarta –Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menekankan, pembangunan dana desa harus memiliki kategorisasi antara desa yang sudah mapan dan desa yang sedang berjalan menuju kemapanan.

Menurut dia, desa yang belum mapan maka harus diperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan desa yang sudah mapan, dapat dijalankan agenda pembangunan infrastruktur.

“Undang-Undang Desa ini UU yang¬† produktif, ada PP dan Inpres. Tetapi fakta lain, urbanisasi terus berjalan, angka kemiskinan 2016 naik walaupun kecil. Jumlah pengaduan dana desa sejumlah 300-400 pelapor tidak dapat dijadikan dasar dana desa sudah dikelola secara penuh,” kata Mardani Ali Sera dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8).

Meski demikian, Mardani mengapresiasi adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014. UU tersebut merupakan magnum opus komitmen semua stake holder dalam mengeksekusi agenda pembangunan yang merata dan adil ke seluruh penjuru nusantara.

“Segera selesaikan urusan kelembagaan antara Kemendagri dengan Kemendes. Menurut saya, Satgas itu pendekatan Ad Hoc, kalau untuk suatu hal yang permanen maka harus menggunakan pendekatan struktural, kelembagaan dan legal standing yang kuat,” saran politisi dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Mardani mengingatkan perangkat desa untuk berhati-hati dalam menggunakan dana desa. Serta penegak hukum melakukan langkah preventif ketika mendapati dugaan pelanggaran. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada pihak lain baik itu dari Kelurahan atau Kecamatan yang hendak menyalahgunakan dana tersebut.

“Secara otoritas, dana Undang-Undang desa bukan UU Kelurahan, jadi kelurahan tidak dapat. Paling baik perangkat desa harus ada yang ASN, dia tidak bisa dipecat oleh Kepala Desa. Tidak harus minta maaf masyarakat setempat. Bisa dari luar daerah, agar kuat kebhinekaan kita,” saran Mardani Ali Sera.

Oleh sebab itu, simpul Mardani, dana desa harus jelas kelaminnya. Carut marut ini merupakan tanggung jawab Presiden Jokowi. Ke depan prosesnya harus satu pintu, kewenangan mengurus kepala desa di atasnya Kemendagri, mengurus dana desa Kementerian desa.

“Ayo kembali ke Desa, Pak Jokowi dulu dari Walikota. Nanti mungkin Kepala Desa yang maju. Masyarakat datangi kantor desa, lihat transparansi disana,” tutupnya.

Ahmad Zuhdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *