Kriminalisasi Belum Berhenti

by
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla saat menemui umat Islam pada Aksi 212 2016. Foto: Istimewa.

“Faktanya sampai saat ini para penegak hukum baik polisi, Jaksa dan Hakim tetap saja masih melakukan kriminalisasi dan diskriminasi hukum, dalam penegakkan hukum terutama kepada golongan penganut muslim,” ujar Djudju.

Wartapilihan.com, Jakarta – Indonesia adalah negara yang berdasarkan atau menganut azas hukum, oleh karenanya segala sendi2 kehidupan di negara ini baik individu maupun sistem kenegaraan harus diatur dan sesuai dengan hukum. Setiap orang berkesamaan dimuka hukum sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, (equality before the law).

Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia Djuju Purwantoru urun bicata terkait kedatangan para ulama Tim 11 menemui Presiden Jokowi di istana Bogor dengan tujuan utama adalah menagih janji dan menegor presiden, karena lebih setahun lalu presiden sepakat tidak akan ada lagi kriminalisasi terhadap ulama dan aktifis muslim.

“Saya sebagai tim kuasa hukum atas kasus Jonru Ginting, Saracen, Alfian Tanjung, dan lain-lain, ternyata para terdakwa tersebut masih terus diproses sampai ke pengadilan. Tuduhan atas mereka tampak dipaksakan sesuai target asal dihukum, walaupun fakta hukum, dan bukti-bukti dalam persidangan seperti mengada-ada dan demikian lemahnya,” ujar Djudju kepada Wartapilihan.com, di Jakarta Kamis (26/4).

Ia menjelaskan seperti kasus Jasriadi yang dikatakan sebagai pimpinan Saracen, dalam putusan hakim ternyata tidak terbukti sama sekali tuduhan yang digembar gemborkan sebagai, pabrik ujaran kebencian, penyebar berita bohong (hoax), fitnah, motif uang dan unsur politis.

“Kemudian kasus Jonru Ginting yang dituduh melakukan ujaran kebencian sesuai UU ITE, juga sangat ketara sekali mengada ada tududuhannya, karena apa yang diungkapkan Jonru adalah merupakan kritik sosial dan keagamaan tentang bahayanya aliran Syiah di Indonesia,” papar Djudju.

Demikian halnya kasus Alfian Tanjung, yang selalu mengingatkan masyarakat, agar mewaspadai akan bahaya bangkitnya aliran komunis, tapi justru dihukum, juga dengan dasar UU ITE.

“Sementara itu para oknum yang disinyalir dekat dengan penguasa seperti Ade Armando, Victor Laiskodat, Sukmawati, dan lain-lain, tidak juga tersentuh hukum,” sesal dia.

Termasuk, kasus para ulama seperti Habib Riziq Shihab, Ustaz Al Khaththath, Ustaz Zulkarnain Ali, dan sejumlah aktifis muslim lainnya, status hukum mereka dibiarkan menggantung dengan status Tersangka, yang semestinya dikeluarkan SP3 nya.

“Faktanya sampai saat ini para penegak hukum baik polisi, Jaksa dan Hakim tetap saja masih melakukan kriminalisasi dan diskriminasi hukum, dalam penegakkan hukum terutama kepada golongan penganut muslim,” tandas Djudju.

Karena itu, simpul dia, seorang presiden patut mengingatkan dan menegur, tanpa dimaksudkan intervensi, agar para aparatur penegak hukum tersebut menegakkan hukum (law enforcement) secara konsekuen, adil dan tanpa tebang pilih.

“Jangan sampai timbul stigma dalam masyarakat kalau pemerintahan ini tidak adil dalam penegakkan hukum, sehingga mencoreng rasa ketidak adilan, yang setiap saat berpotensi menimbulkan kegaduhan dan gesekan secara horizontal,” pungkasnya.

Ahmad Zuhdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *