Kriminalisasi tokoh dan ormas Islam harus dihentikan. Komnas HAM meminta Presiden turun tangan.
Wartapilihan.com, Jakarta – Menindaklanjuti pertemuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) beberapa waktu lalu dengan Presidium Alumni 212, hari ini, Jumat (9/7), Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mendatangi kantor Menkopolhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) untuk bertemu dengan Menkopolhukam, Kapolri, Kejaksaan Agung, Menkumham, dan BIN guna membahas persoalan yang dihadapi ulama, aktivis dan para tokoh.
“Kami menindaklanjuti laporan dari Presidium Alumni 212 plus HTI, karenanya Komnas HAM telah melakukan pemantauan, penyelidikan dan mendapatkan data, fakta, dan informasi,” kata Natalius Pigai kepada wartawan di Gedung Kemenpolhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).
Namun, saat ini Komnas HAM belum bisa mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi tersebut masih di tahan, karena Presidium Alumni 212 dan pengacaranya meminta supaya Komnas HAM melakukan mediasi dengan pemerintah.
“Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan antara pemerintah dengan komunitas ulama muslim, maka Komnas HAM mengirimkan surat ke Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, Jaksa Agung, BIN, dan lain sebagainya untuk lakukan pertemuan,” lanjut Pigai.
Dalam pertemuannya, Pigai menuturkan, pertemuan ini untuk menyampaikan bahwa negara atau pemerintah harus mengambil langkah progresif dan menciptakan kedamaian antara pemerintah dengan umat muslim.
“Salah satu langkah yang perlu diambil untuk menghentikan proses hukum hanya pemerintah, yaitu Presiden. Mudah-mudahan pemerintah bisa ciptakan kedamaian dan hentikan kegaduhan,” saran dia.
Sebab, kata Pigai, hal-hal yang sifatnya aspek materiil dalam rekomendasi tidak boleh di ungkap terlebih dulu. Pihaknya akan melakukan mediasi dengan pemerintah guna menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi. Ia meminta pemerintah fokus pada pembangunan Indonesia, karena masih banyak pengangguran, kemiskinan, kematian ibu dan bayi serta disparitas daerah di Timur dan Barat.
“Saya kira perdamaian dan rekonsiliasi ini di inginkan semua orang supaya suasana nasional kita kerja, ini masih 1,5 tahun menjelang 2019, energi jangan habis di dalam kegaduhan ini,” pungkasnya.
Ahmad Zuhdi
