Syam Kamaruzzaman merupakan tokoh kunci G30S dan orang nomor satu di Politbiro PKI yang bertugas membina simpatisan PKI dari kalangan TNI dan PNS. Dia dijatuhi hukuman mati 1968 dan dieksekusi 1986.
Wartapilihan.com, Jakarta –Perintah Panglima TNI Gatot nurmantyo untuk nobar film G30S PKI bukan tanpa sebab. Acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan TV One beberapa waktu lalu membawakan tema PKI; hantu atau nyata. Mantan Kepala Staf Kostrad ABRI Mayjen TNI Kivlan Zen menuturkan, PKI bukan lagi menjadi hantu tetapi nyata.
Kebangkitan mereka, kata Kivlan, diejawantahkan dalam bentuk seminar, simposium, diskusi, festival belok kiri, pernyataan jalan lurus bahwa mereka tidak bersalah seperti di Kendal serta menampilkan logo palu arit di beberapa daerah. Diantaranya di Sampang, Jember dan Payakumbuh. Hal itu disampaikan Kivlan Zen di area masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).
“Puncaknya sekarang dengan simposium-simposium, mereka ingin TAP MPRS 25/1966 dicabut, maka mereka merasa tidak bersalah dan membangkitkan lagi Partai Komunis. Karena mereka akan membangkitkan Partai Komunis maka kita harus waspada,” tutur Kivlan.
Artinya, lanjut Kivlan, mereka membuat skenario agar negara minta maaf dan terbukti mereka tidak salah. Atas landasan itu, TAP MPRS dicabut dan PKI mendapat legal formal dengan target mengikuti pemilu. Namun, kata Kivlan, tidak menutup kemungkinan bila hal ini terjadi akan menimbulkan konflik horizontal.
“Mereka sudah mempersiapkan itu dari Kongres kedelapan di Banyuwangi dan Cianjur, Kongres kesembilan di Sukabumi, Kongres kesepuluh di Magelang, sudah terbentuk strukturnya, AD/ART, tinggal legalitasnya saja,” ungkap Kivlan Zen.
Sebab itu, kata alumni Akmil angkatan tahun 1971, film G30S PKI tidak ada kaitanya dengan politisasi orde baru. Justru mereka yang melakukan distorsi sejarah dengan diisukan Dewan Jenderal yang ingin meng-coup Presiden Soekarno. Padahal, terang Kivlan, Komunis saat itu sangat geram dengan Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi) karena tidak setuju buruh tani dipersenjatai atau dikenal dengan angkatan kelima.
“Tidak ada dulu rapat untuk menentang Soekarno, melakukan pemberontakan dan sebagainya. Justru mereka (PKI) dalam strukturnya ada yang dinamakan dengan Pepolit -perwira politik- yang tugasnya menempatkan orang PKI di Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi sejak tahun 1948 di bawah perintah Syam (Syamsudin Kamaruzzaman),” papar Kivlan.
Senada hal itu, Kivlan mengingatkan BAIS (Badan Intelijen Strategis) Mabes TNI melakukan fungsi kontrol terhadap senjata yang keluar masuk Indonesia. Sebab, protap (prosedur tetap) Mabes TNI adalah mengetahui senjata yang di impor atau ekspor termasuk bahan peledak di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan.
“Kalau ada institusi yang membeli senjata di luar sepengetahuan Menteri Pertahanan dan Mabes TNI berarti untuk siapa?,” tanyanya.
Kivlan mengingatkan generasi milenial untuk tetap waspada, jangan lengah, hedonis, dan apatis terhadap keselamatan bangsa dan negara. Meski demikian dia tidak melarang generasi milenial lihat media sosial, tetapi harus waspada apakah konten di dalamnya membahayakan NKRI.
“Ideologi komunis, individualis, kapitalis itu sudah tidak sesuai dengan ajaran negara kita. Boleh mengkaji teori manifesto komunis, des kapital Karl Marx, ajaran Lenin, Stalin untuk dibahas di Universitas, bukan untuk didiskusikan kelompok-kelompok tertutup dan memiliki hidden agenda di dalamnya,” tutupnya.
Ahmad Zuhdi
