“Meski Prabowo-Sandi menang, ulama tetap independen, jangan dibawa ke pemerintahan, kita harus mengevaluasi. Posisi ulama adalah sejajar seperti MPR, bahkan di atas pemerintah,” ujar Siddik.
Wartapilihan.com, Jakarta — Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mendapat dukungan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) beserta seluruh tokoh dan representasi umat Islam di seluruh Indonesia dalam Ijtima Ulama II.
Manta Danjen Kopassus itu mengatakan, keseluruhan point dalam pakta integritas merupakan murni dari resolusi umat Islam atas permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia. Seperti melanjutkan amanat reformasi yaitu penegakan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu.
“Tadi ada 17 point dalam pakta integritas, semuanya adalah demi bangsa negara, rakyat dan semua agama jadi benar-benar saya menyampaikan penghargaan kepada Ijtimak Ulama kedua atas komitmen mereka untuk kepentingan bangsa dan negara rakyat Indonesia seluruhnya, memperjuangkan kepentingan yang besar menegakkan keadilan demi rakyat Indonesia,” ujarnya.
Kendati demikian, dalam pakta integritas tersebut tidak disebutkan secara eksplisit soal korupsi. Hal itu disayangkan Ketua Umum Dewan Da’wah Ustaz Mohammad Siddik. Menurutnya, banyak pejabat atau kepala negara yang melakukan korupsi baik dengan sadar atau tanpa disadari.
“Saya kira (17 point pakta integritas) sudah cukup komprehensif, dasarnya sudah ada di good goverment. Namun sebaiknya ada pihak yang mengusulkan soal point korupsi,” ujar Siddik kepada Wartapilihan di Jakarta, Senin (17/9).
Karena itu, lanjut Siddik, Dewan Da’wah akan tetap melakukan fungsi kontrol terhadap pasangan Prabowo-Sandi jika nantinya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Ia menyarankan agar Ijtima Ulama digelar setiap tahun untuk mengevaluasi kinerja pemerintah.
“Meski Prabowo-Sandi menang, ulama tetap independen, jangan dibawa ke pemerintahan, kita harus mengevaluasi. Posisi ulama adalah sejajar seperti MPR, bahkan di atas pemerintah. Kalaupun ada satu yang menjadi menteri, itu sudah biasa,” ungkap Siddik.
Selain soal korupsi, kata Siddik, banyak rentetan persoalan lainnya yang menjadi catatan ulama di bawah kepemimpinan Jokowi. Diantaranya narkoba, gerakan separatis, derasnya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia, bahaya laten komunis, Sumber Daya Alam mengalir ke luar, dan kriminalisasi terhadap ulama serta rakyat yang kritis terhadap pemerintah.
“Gerakan seperti ini tidak menutup kemungkinan ada proksi dari negara ketiga seperti Australia, Cina dan Amerika. Karena mereka tidak tulus terhadap kemerdekaan Indonesia. Mereka iri terhadap kekayaan Indonesia. Dibuatlah Islamophobia. Sehingga orang Islam takut terhadap keislamannya sendiri. Ini yang perlu kita ingatkan,” terang mantan Director Islamic Development Bank (IDB) ini.
Siddik menandaskan, jika pasangan Prabowo-Sandi mendapat amanah dari rakyat Indonesia, maka harus mendukung Undang-Undang yang berpihak terhadap rakyat. Jika mampu, dapat memformulasikan nilai-nilai syariat ke dalam legislasi nasional bersama DPR RI.
“Pemerintah harus mampu mengedukasi dan evaluasi hukum syariat. Sebab, banyak yang disalahpahami. Sehingga banyak Perda-Perda (peraturan daerah) yang dihapus. Padahal, Perda tersebut memberikan banyak kemaslahatan,” pungkasnya.
Ahmad Zuhdi | Eveline Ramadhini
