Isu Bebas Visa Israel Mencuat

by
Tel Aviv, ibukota Israel. Foto: Istimewa

Indonesia selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Wartapilihan.com, Jakarta —Pemerintah RI melalui Kemenlu perlu segera melakukan klarifikasi atas pemberitaan di media online Israel, www.haaretz.com yang menyebutkan bahwa per 1 Mei, warga Israel dapat berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan Visa Pariwisata. Hal ini disampaikan Angggota Komis 1 DPR RI Sukamta sebagai tanggapan atas berita tersebut.

“Perlu ada klarifikasi atas pemberitaan tersebut oleh Kemenlu RI, mengingat Indonesia selama tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Isu ini jika dibiarkan tentu bisa kontra produktif dengan upaya diplomatik Indonesia mendukung Kemerdekaan Palestina,” jelas Sukamta dalam keterangan pers kepada Wartapilihan.com di Jakarta, Jumat (4/5).

Menurut Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini, Palestina butuh dukungan yang lebih kuat dari Indonesia dan seluruh dunia. Hal ini mengingat Palestina saat ini sedang mengadapi tekanan berupa sikap Presiden AS Donald Trump yang ngotot untuk membuka kantor kedutaannya di Yerusalem.

“Dengan situasi seperti ini barangkali juga perlu ditinjau ulang hubungan dagang, pariwisata dan keamanan antara Indonesia dengan Israel, jika perlu dihentikan saja sebagai wujud dukungan yang lebih kuat untuk Kemerdekaan Palestina, toh potensi wisatawan dari Israel juga sangat kecil,” tegas wakil rakyat asal Yogyakarta ini.

Sekretaris Fraksi PKS ini meminta Pemerintah RI konsisten dengan kebijakan untuk tidak memberikan visa pariwisata bagi warga Israel sebagaimana pernah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung pada tahun 2015.

“Jika perlu kebijakan tersebut diperkuat dengan larangan total penerbitan visa dan bahkan transit perjalanan, sebagaimana juga dilakukan negara tetangga Brunei Darussalam dan beberapa negara lain,” tandasnya.

Sejumlah negara yang selama ini dikenal aktif dalam lalu lintas perdagangan narkoba dicoret dari daftar bebas visa kunjungan (BVK). Begitu juga dengan negara-negara pengekspor ideologi kekerasan dan radikal, tidak masuk daftar yang memperoleh fasilitas.

Sejumlah negara baru yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan di antaranya Australia, Brazil, Ukraina, Kenya, Uzbekistan, Bangladesh, Kamerun, Palestina, Honduras, Pakistan dan Mongolia.

selain itu, negara lain yang meperoleh fasilitas bebas visa antara lain Sierra Leone, Uruguay, Bosnia Herzegovina, Kosta Rika, Albania, Mozambik, Macedonia, El Salvador, Zambia, Moldova, Madagascar, Goergia, Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Guatemala, Mauritania, dan Paraguay.

Data yang ada menyebutkan, pemberian visa terbukti mampu mendongkrak arus kunjungan wisatawan. Sejak diberikan kepada 47 vasilitas  bebas visa kepada 47 negara pada Oktober lalu, arus wisatawan naik 19,7%.

Ahmad Zuhdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *