Dalam Ijtima Ulama nanti, GNPF Ulama turut memberikan sumbangsih solusi atas persoalan yang sedang terjadi, mulai dari kepemimpinan, ekonomi sampai dengan sosial keagamaan.
Wartapilihan.com, Jakarta — Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) akan menggelar Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional. Acara itu insya Allah akan diselenggarakan pada 27-29 Juli mendatang.
Acara yang akan digelar di Jakarta ini merupakan salah satu langkah GNPF Ulama untuk mencari solusi bagi persoalan bangsa dan NKRI.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum GNPF Ulama, Ustadz Yusuf Muhammad Martak dalam jumpa pers bersama awak media di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
“Sebagai bagian dari bangsa tercinta ini, GNPF Ulama juga ingin memberikan sumbangsih solusi atas persoalan yang sedang terjadi, mulai dari kepemimpinan, ekonomi sampai dengan sosial keagamaan,” kata Yusuf yang juga ketua penyelenggara dan penanggung jawab ijtima’ itu.
Yusuf menjelaskan, Ijtima’ ini nantinya akan dihadiri para ulama dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka diundang ke Jakarta untuk didengar pendapatnya tentang kondisi negeri ini.
“Insya Allah akan hadir sekitar 500 orang ulama dari seluruh daerah di Indonesia, mereka merupakan perwakilan dari berbagai organisasi yang ada. Kita ingin Ijtima’ ini juga menjadi ajang silaturahmi para ulama,” jelasnya.
Ustadz Yusuf juga menegaskan, diantara hal penting yang akan dibahas para ulama dalam Ijtima’ adalah soal kepemimpinan nasional dan penguatan ekonomi umat.
“Kami ingin memberikan petunjuk bagi umat dalam memilih pemimpin. Apalagi ini menjelang tahun 2019, ada momentum pilpres dan pileg. Umat harus bisa menentukan pilihan pemimpin dan wakil rakyat yang jelas berpihak pada Islam dan kaum muslimin,” ungkapnya.
“Dalam Ijtima Ulama kita ingin persatuan umat lebih kokoh lagi. Ke depan diharapkan melahirkan pemimpin nasional sesuai dengan amanat ulama,” sambung Yusuf.
Kendati tidak memiliki afiliasi dengan Partai Politik manapun, kata Yusuf, GNPF Ulama telah menyambangi beberapa partai yang berpihak terhadap umat Islam dan tidak mendukung penista agama.
“Ijtima Ulama bukan diadakan oleh seluruh Ormas. Tetapi kami mengundang. Dalam Ijtima Ulama, kami tidak mengarah kepada satu calon, tetapi kami mendengarkan aspirasi para ulama dan tokoh nasional,” tegasnya.
Menindaklanjuti hasil pertemuan, tim Koalisi Keummatan mendapatkan amanah dari HRS agar Ijtima Ulama dipercepat.
“Apapun yang disepakati dalam Ijtima, habib menyetujuinya. Jadi, habib bukan dalam kapasitas menentukan suatu calon,” tukasnya.
Sedangkan untuk persoalan ekonomi, lanjutnya, umat Islam juga harus berdaulat. “Umat Islam jangan hanya menjadi konsumen, tapi harus juga menjadi pelaku ekonomi. Umat Islam juga harus terjun ke sektor-sektor ekonomi, agar terjadi pemerataan kesejahteraan,” jelasnya.
Selain persoalan kepemimpinan nasional dan ekonomi umat, akan dibahas juga strategi dakwah dan persoalan kelembagaan. “Jadi semua itu akan dibahas di masing-masing komisi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Stering Committe (SC) Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional, KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafii meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar acara dapat berjalan dengan lancar.
“Ini hajatan kita semua, maka kami mohon doanya agar acara dapat berjalan, berkelimpahan barokah dari Allah. Sehingga dapat betul-betul menghasilkan hal yang bermanfaat bagi umat dan Indonesia,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Ketua Organizing Committe (OC) ust. M Nur Sukma menegaskan timnya akan berusaha sebaik mungkin untuk mensukseskan acara.
“Kami ingin berkhidmat melayani para ulama, para kiai, para habaib. Kami berusaha memberikan yang terbaik untuk beliau-beliau. Karena beliau adalah para pewaris nabi, dengan berkhidmat di Ijtima’ ini semoga kami semua dapat bagian dari keberkahan yanga akan Allah turunkan untuk NKRI,” pungkasnya.
Ahmad Zuhdi