Kecelakaan KM Lestari merupakan peringatan bagi pemerintah bahwa infrastruktur transportasi air bermasalah.
Wartapilihan.com, Jakarta –Transportasi laut kembali berduka. Kandasnya KM Lestari Maju di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, kembali mengundang keprihatinan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Kecelakaan ini menambah duka yang belum juga tuntas setelah sebelumnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun tenggelam di Perairan Danau Toba di masa mudik lebaran kemarin.
“Pertama, saya turut belasungkawa atas kecelakaan KM Lestari Maju di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Semoga para keluarga korban diberikan kesabaran. Saya membaca di berita, sudah 35 korban tewas. Kita berharap jumlahnya tak bertambah lagi, dan para korban yang selamat dapat segera diberikan pelayanan dan jaminan pembiayaan perawatan dari pemerintah,” ujar Fadli di Jakarta, Kamis (5/7).
Kejadian tragis ini, lanjut Fadli, harus jadi perhatian pemerintah untuk segera benahi sektor transportasi laut. “Kita tak perlu lagi kecelakaan berikutnya, untuk menyadarkan pemerintah bahwa sektor transportasi laut kita amburadul,” tuturnya.
Fadli menjelaskan, pembangunan poros maritim yang kerap dibanggakan, faktanya masih belum memberikan jaminan keamanan memadai untuk transportasi kapal penumpang.
“Artinya, bisa jadi poros maritim selama ini hanya jargon saja. Tidak dirancang dan dikerjakan secara serius,” katanya.
Sebagai negara kepulauan, menurut dia, sudah semestinya perhatian terhadap jaminan keselamatan kapal penumpang, menjadi prioritas pemerintah. “Jangan hanya fokus pada transportasi darat dan pembangunan jalan tol. Perlu dipikirkan secara serius pelayanan transportasi air, baik laut, danau, dan sungai,” terang Fadli.
Kejadian kali ini seharusnya bisa dihindari jika pemerintah melihat angka kecelakaan laut yang trennya meningkat. Data KNKT mencatat pada 2014, ada 7 kecelakaan kapal laut. Angka ini bahkan terus meningkat. Pada 2015 ada 11 kecelakaan, 2016 ada 18 kecelakaan, dan 2017 ada 34 kecelakaan.
“Ini bukan perkembangan baik. Peningkatan jumlah kecelakaan, mengesankan seperti adanya pembiaran yang cukup lama pada keselamatan dan keamanan kapal penumpang,” kata dia.
“Ironisnya, meski angka kecelakaan meningkat, tak ada perhatian terhadap peningkatan transportasi air. Fokus pemerintah justru lebih pada pembangunan transportasi darat, seperti jalan tol, yang mudah terlihat dan populer,” tukasnya.
Dengan kejadian ini, saran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, Kementerian Perhubungan perlu dan harus segera membenahi penataan sistem dan infrastruktur transportasi laut. Begitupun dengan sistem pengawasan terhadap kondisi sarana kapal yang wajib taat prosedur.
“Dalam kasus KM Sinar Bangun kemarin, misalnya, bagaimana bisa kapal yang tak memiliki manifes diizinkan berlayar? Itu semua menunjukkan pengawasan sektor transportasi laut memang sangat minim,” tegasnya.
Selain itu, kata Fadli, pemerintah juga harus memberantas praktik pungli. Terutama dalam perizinan berlayar. Sebab harus diakui, meski belum ada data pasti perihal besarannya, pungli di sektor transportasi laut cukup besar.
“Kalau ini tak ditangani, besar kemungkinan kejadian yang sama terulang. Sebagai negara maritim besar dan mayoritas wilayah adalah lautan, tentu memalukan kalau transportasi airnya tidak aman,” jelas dia.
Karenanya, simpul Fadli, peristiwa ini harus menjadi momentum bagi pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk menata dan memperbaiki sistem dan infrastruktur transportasi air Indonesia lebih serius.
“Jangan sekedar jargon. Pemerintah juga jangan terus menerus mengurusi jalan tol, tapi mengabaikan transportasi lainnya. Kita berharap kecelakaan serupa tidak terulang kedepannya,” pungkasnya.
Ahmad Zuhdi
