WARTAPILIHAN.COM, Jakarta. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar menyatakan sebaiknya TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme di Indonesia. Pasalnya, selain TNI dianggap lebih akseleratif, TNI, menurut Dahnil, memiliki tugas pokok melindungi negara dari ancaman dan gangguan yang tercantum dalam UU Nomor 34 tahun 2004.
“Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu pertama, menegakkan kedaulatan negara; kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan,” ujarnya.
Dahnil menambahkan, tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dimana dalam OMSP, salah satu tugas TNI ialah mengatasi aksi terorisme. “Saya kira kasus-kasus terorisme yang meningkat saat ini bisa diminimalisir dengan merevitalisasi peran TNI,” jelasnya.
Ketika ditemui Warta Pilihan, untuk menanyakan lebih jauh terkait mengapa mesti TNI yang dilibatkan, ia mengatakan terkait dengan pengalaman di Poso. “Ketika kami riset di Poso, misalnya, polisi gak bisa mengejar pelaku teroris. Saya di sana hampir dua Minggu melakukan wawancara dan riset terkait penanganan,”
“Dan ternyata kinerja TNI itu lebih akseleratif, ketika melakukan pengejaran terhadap teroris misalnya. Karena mereka lintas batas, di laut, di darat dan udara. Karena praktek-prakter terorisme itu lintas batas, harus menggunakan kemampuan praktis dari TNI,” ia menegaskan.
Meski demikian, Dahnil mengatakan, hal yang paling penting justru adalah pengawasan dari seluruh elemen masyarakat. Pasalnya, yang selama ini terjadi pada Densus 88 minim sekali pengawasan, sehingga menyebabkan banyak terjadi pelanggaran HAM.
“Selama ini, densus 88 itu minim pengawasan. Maka kemudian muncullah pelanggaran HAM yang masif, jadi banyak kejanggalan-kejanggalan di situ. Jadi, kuncinya silahkan libatkan TNI apabila itu bisa membuat kinerja pemberantasan terorisme lebih efektif,” tutur Dahnil.
“Tapi, yang harus jadi titik beratnya adalah melakukan pengawasan. Jangan sampai kejadian seperti densus 88 yang seolah-olah memonopoli siapa yang teroris dan siapa yang bukan, nah itu berbahaya,” tandasnya.
Reporter: Eveline Ramadhini
