“Di negara kita sudah jelas di SKB 3 Menteri disebutkan tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, apalagi dalam situasi seperti ini,” ujar Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.
Wartapilihan.com, Lombok Utara – Kabar terjadinya indikasi kristenisasi di tengah bencana kemanusiaan di Lombok belum berhenti. Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar berkenan buka suara mengenai isu yang terjadi di daerahnya.
Anggota Forum Jurnalis Muslim (Forjim) yang sedang bertugas di Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan wawancara dengan Bupati yang biasa dipanggil dengan sebutan Tuan Guru itu di Posko Bersama WMI, Jumat (7/9). Berikut kutipannya.
Tuan Guru, bagaimana sebetulnya duduk perkara soal dugaan terjadinya kristenisasi di KLU?
Pertama saya belum melihat secara langsung, jadi saya belum bisa memastikan kebenarannya. Tapi bukan berarti saya pasif, kemarin saya sudah minta Kesbangpol menelusuri informasi ini, sampai kita menemukan titik di mana bisa dianggap benar atau salah.
Kalau semisal benar terjadi kristenisasi, apa tanggapan Tuan Guru?
Kalau sungguh terjadi, sangat kita sayangkan ya, di tengah-tengah tragedi kemanusiaan ada orang-orang yang niatnya tidak baik. Karena di negara kita sudah jelas di SKB 3 Menteri disebutkan tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, apalagi dalam situasi seperti ini.
Yang kedua, kita juga harus mencari berita yang berimbang jangan sampai salah langkah, karena kondisinya sekarang kita sedang berduka karena bencana.
Tindakan polisi dalam mengusut kasus ini sudah tepat?
Kepada aparat penegak hukum saya sampaikan, kalau ada langkah penanganan kasus seperti ini, harus professional, adil dan proporsional jangan sampai mencederai rasa keadilan masyarakat.
Kemarin misalnya viral ada yang dianggap sebagai penyebar video itu dipanggil polisi, sampai penyelidikan dan penyidikan, saya tentu berharap polisi pasti akan lebih tahu di mana rasa kedilan masyarakat bisa terpenuhi atau tidak.
Lalu bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap pengungsi non-muslim?
Islam itu rahmatan lil alamin, tadi pagi kawan-kawan Hindu dan Budha sarapan di rumah saya. Justru tugas kita yang diberikan amanah ini harus menunjukan Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak boleh kita ganggu. Kecuali mereka menganggu agama kita, ini lain persoalannya. Sepanjang mereka bersikap baik, maka pemerintah wajib melindungi mereka, karena itulah yang diajarkan Islam.
Ada ajakan untuk para ulama di Lombok Utara untuk membentengi akidah umat?
Mari kita semua bergerak, kalau kita khawatir (soal kristenisasi) mari kita secara sungguh-sunguh mengisi ruang yang ada, sehingga tidak diisi orang-orang seperti itu, jangan kita biarkan ada ruang yang diisi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Mari kita isi setiap sudut setiap ruang itu kita isi dengan kebaikan, sehingga tidak ada jalan bagi orang yang tidak bertanggung jawab mengisinya.
Himbauan kepada para relawan?
Kepada para relawan, dengan segala ketulusan saya ucapkan terima kasih sebesar-besaranya, karena dari seluruh penjuru Indonesia relawan datang membantu KLU.
Dalam rangka memberikan bantuan kepada mayarakat yang terkena musibah, yang harus dikedepankan adalah misi kemanusiaan, jangan ada misi yang lain apalagi yang sampai membuat suuzan masyarakat sehingga membuat kondisi tidak sehat. Mari kita datang untuk mengemban misi kemanusiaan, misi kemanusiaan yang utama.
Pesan untuk masyarakat?
Kepada masyarakat, saya berharap bisa menimbang informasi secara benar. Kita diajarkan agama untuk tabayyun dari mana sumber beritanya, siapa yang menyampaikan. Proses tabayun itu wajib kita lakukan, supaya kita tidak tersesat di dunia informasi.
Kalau memang (kristenisasi) itu benar, sama-sama kita akan lawan. Saya juga sebagai pemerintah, sebagai orang yang diberi amanah tidak suka dengan cara-cara seperti itu.
Tempat tinggal non permanen
Sebelumnya, Mengakhiri kunjungannya ke Nusa Tenggara Barat (NTB), Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah beserta rombongan berkesempatan melihat salah satu produsen lokal Hunian Sementara (HUNTARA) yang menyediakan tempat tinggal non permanen untuk korban/pengungsi gempa di Lombok Timur, NTB, Kamis (6/9).
Kepada awak media, Fahri menyambut positif usaha pembuatan HUNTARA tersebut. Apalagi, HUNTARA yang tengah dibangun sebenarnya mencari solusi terbaik baik bagi masyarakat yang rumahnya hancur dan trauma akibat gempa.
“Mereka di sini kan bisa mencari format tempat tinggalnya yang baru, sehingga mereka itu bisa belanja nantim,” kata politisi dari PKS itu sambil menambahkan bahwa produsen pembuatan HUNTARA ini bisa dijadikan sebagai workshop.
Bahkan, Fahri mengusulkan agar pihak produsen HUNTARA memasang plang/papan nama di tempat usahanya, sehingga yang hidup di workshop itu manufaktur lokal.
“Kalau masyarakat belanja setelah dikasih uang oleh pemerintah, dan dari uang itu masih ada sisanya, karena HUNTARA ini tidak terlalu mahal. Tapi kalau kita beli dari impor, itu justru akan mematikan usaha-usaha loka,” ujarnya.
Apalagi, sambung Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, dalam kondisi nilai tukar rupiah sedang terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat (AS), sekarang ini.
“Jadi caranya, biar masyakarat belanja sendiri, dan pemerintah nggak usah menahan duit mereka. Transfer aja, karena mereka harus segera cari rumah kan,” kata Fahri lagi.
Pemerinta sendiri, menurut politisi yang juga asal NTB itu, bisa menginfokan kepada masyakat adanya workshop HUNTARA tersebut. Kepada produsen, disarankan agar membuka showroom ditempat-tempat yang mudah dilihat orang, juga menjelaskan spesifikasi rumah dan harganya.
“Dengan adanya workshop ini, dunia usaha lokal pun akan hidup. Jangan sampai kita malah jadi penonton dalam keadaan seperti sekarang ini, belanja dolar lagi kita, rupiah pun makin hancur,” tutup Fahri Hamzah.
Ahmad Zuhdi
