Penegakan hukum yang diskriminatif memperparah krisis kepercayaan pada aparat hukum.
Wartapilihan.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menuturkan, munculnya aksi yang disebut persekusi sebagaimana ramai diberitakan belakangan ini, tak lepas dari masih lemahnya upaya penegakan hukum di Indonesia.
“Hukum tidak berjalan atau hanya berjalan sesuai selera penguasa. Akibatnya, persepsi publik terhadap institusi penegak hukum semakin negatif,” kata Fadli kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 7/6.
Selain preseden buruk yang dialami, lanjut Fadli, aparat penegak hukum juga mengalami krisis kepercayaan. Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk menempuh cara dan modelnya sendiri demi mendapatkan keadilan.
“Walaupun tindakan persekusi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, namun pemerintah juga harus melihat hal tersebut sebagai bahan evaluasi dan introspeksi,” sambungnya.
Menurutnya, isu persekusi bisa jadi gejala bahwa ada masalah dalam institusionalisasi hukum yang perlu dikoreksi. Apakah itu dari sisi aparatnya, budayanya, regulasinya, atau bahkan sistemnya.
“Kami meminta aparat penegak hukum tidak bersikap reaktif dan tebang pilih terhadap kelompok yang melakukan tindakan persekusi. Sehingga, isu persekusi ini kemudian terkesan hanya menjadi alat untuk menekan balik kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah,” imbuh Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berharap, isu persekusi jangan sampai membuat aparat penegak hukum gagal fokus bahkan berlaku diskriminatif kepada sesama anak bangsa.
“Aparat harus tetap fokus pada upaya pembenahan penegakan hukum sebaik-baiknya. Jangan kemudian sibuk mengurusi isu persekusi, namun kasus-kasus hukum yang besar dan utama diabaikan,” tandasnya. [Satya Wira]
