Balada Tenaga Kerja Asing

by
Aksi buruh berlangsung di tengah terik matahari, di Jakarta, (1/5/2018). Foto: Istimewa.

Salah satu isu penting yang dituntut oleh para buruh adalah pemerintah yang memberikan kemudahan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia lewat Perpres nomor 20 tahun 2018.

Wartapilihan.com, Jakarta – Hal ini dikeluhkan oleh Syaiful Bahri Anshori, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (K Sarbumusi).

Ia mengatakan, dengan adanya Perpres tentang Tenaga Kerja Asing dapat berpotensi untuk masuknya tenaga kerja asing di Indonesia.

Oleh karena itu, Syaiful meminta pada pemerintah untuk memperketat masuknya TKA di Indonesia dan memulangkan TKA unskill (tidak memiliki kemampuan memadai) yang bekerja di Indonesia.

“Sarbumusi Mendukung Perpres No.20/2018 dan meminta kepada pemerintah untuk menyetop serta melawan TKA Unskill yang masuk ke Indonesia dan menuntut pemerintah untuk tegas dan mengambil tindakan atas TKA unskill tersebut,” tandasnya.

“Kami menolak Perpres No.20/2018 dan Stop serta Lawan TKA Unskill yang masuk ke Indonesia dan menuntut pemerintah untuk tegas dan mengambil tindakan atas TKA unskill tersebut,” pungkas Syaiful.

Sementara itu, Jazuli Juwaini selaku Ketua Fraksi PKS mengatakan, pemerintah melalui Perpres tersebut mempermudah ijin administrasi TKA dengan dalih menarik dan meningkatkan investasi. Alhasil Perpres ini bak membuka pandora serbuan TKA yang selama ini disinyalir telah terjadi dan meresahkan.

“Apalagi hasil investigasi Ombudsman RI menemukan fakta banyak masalah dan pelanggaran TKA antara lain pelanggaran ijin kerja/tinggal, maraknya TKA pekerja kasar, dan disparitas gaji antara pekerja lokal dan TKA,” tutur Jazuli prihatin, di acara Aksi Hari Buruh Internasional, di Jakarta, Selasa, (1/5/2018).

Ia mengatakan, dalam kajian sejumlah pihak berkompeten, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dapat membuka peluang masuknya TKA ilegal, karena dalam ketentuan Perpres tersebut menyebutkan bahwa TKA dapat menggunakan visa terbatas (vitas) dan izin tinggal sementara (itas) untuk bekerja di Indonesia.

“Dalam Perpres tersebut disebutkan dimana setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk,” tukas dia.

Perpres tersebut, kata dia, juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Jaskon), Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

“Adanya Perpres 20 Tahun 2018 bukti Pemerintah tidak sensitif terhadap kondisi dan masalah tenaga kerja dalam negeri. Momentum Hari Buruh ini harus menjadikan Pemerintah kembali perhatian dan berpihak pada buruh bangsa sendiri,” tekan Jazuli.

Untuk itu, Fraksi PKS minta Perpres dicabut atau setidaknya dikoreksi.

“Jangan karena kebutuhan investasi mempermudah TKA, sementara tenaga kerja lokal tidak diperhatikan selayaknya,” kata Anggota Komisi I ini.

Jazuli mengatakan, Indonesia bukan anti asing atau anti investasi, tapi ada skala prioritas disesuaikan kebutuhan rakyat.

“Kalau rakyat masih banyak yang menganggur tugas Pemerintah cari investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, bikin proyek-proyek negara yang padat karya untuk rakyat kita atau fokus pada kebijakan yang mempermudah dan mensejahterakan buruh kita sendiri,”

Ia pun punya sejumlah alasan mengapa menolak Perpres ini. Menurut dia, Perpres memudahkan ijin administrasi tenaga kerja asing, padahal realitasnya tenaga kerja sendiri kurang mendapat perhatian, sehingga banyak yang terpaksa jadi TKI di luar negeri dengan jaminan kerja yang tidak menentu.

“Yang lebih pas dibuat Presiden adalah Perpres tentang kemudahan penyerapan tenaga kerja lokal atau Perpres peningkatan kesejahteraan buruh atau Perpres percepatan perlindungan dan kemudahan pelayanan TKI,” tandas Jazuli.

Tak hanya itu, Perpres konon katanya dibuat untuk memudahkan investasi dan hanya untuk skill tertentu. Faktanya, hasil investigasi ORI menemukan banyak TKA unskill labor (tenaga kerja kasar), yang sangat bisa dikerjakan tenaga kerja lokal. Berbagai media juga menyiarkan datangnya banyak TKA di bandar udara di sejumlah daerah.

“Disparitas data lapangan ini harus dijawab Pemerintah, berarti tidak  sinkron, apakah kesengajaan atau kecerobohan alias lemahnya pengawasan? DPR akan tanya dan kejar masalah ini,” tegas Jazuli.

Hal yang paling fundamental menurutnya ialah, Perpres tidak menimbang atau sekurangnya tidak sensitif terhadap rasa keadilan sosial rakyat Indonesia.

Menurutnya, Pemerintah harusnya lebih kreatif menarik investasi yang menyerap tenaga kerja dalam negeri, bukan sebaliknya atas nama investasi malah membuka tenaga kerja asing masuk ke dalam negeri dalam jumlah besar dan spesifikasi keahlian yang bisa dikerjakan tenaga kerja orang Indonesia.

“Ini soal posisi tawar tenaga kerja kita yang harus diperjuangan Pemerintah, ini juga soal marwah negara di depan investor asing. Apalagi faktanya ada disparitas gaji atau penghasilan antara TKA dan pekerja lokal untuk kualifikasi pekerjaan yang sama,” tukasnya.

Jazuli berharap, tenaga kerja lokal dapat semakin diberdayakan pada proyek-proyek investasi dan proyek-proyek prioritas Pemerintah.

“Ayo sejahterakan tenaga kerja kita dengan berbagai kemudahan pelayanan dan  kesejahteraan yang semakin meningkat. Ini namanya Pemerintah baru TOP!” seru Jazuli.

Para politisi oposisi hadir mendukung berjalannya aksi demonstrasi Hari Buruh Internasional, di Jakarta, Selasa, (1/5/2018). Foto: istimewa.

DPR Bentuk Pansus TKA

Berbagai sinyalemen dan temuan awal lapangan perihal disparitas jumlah, keahlian, penghasilan, dan problem sosial ekonomi yang terjadi di berbagai daerah akibat TKA, DPR akhirnya memutuskan untuk menggulirkan Pansus TKA.

Pengguliran Pansus TKA ini dilakukan hari Senin kemarin (30/4) di komplek DPR Senayan dengan Konferensi Pers yang dihadiri Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, yang kemudian dilanjutkan penandatanganan Usul Inisiatif Pembentukan Pansus TKA.

“Melalui inisiatif pembentukan Pansus ini kita ingin melakukan investigasi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait TKA. Banyak laporan masuk ke DPR dari masyarakat perihal serbuan TKA dan dampak sosial ekonominya. Kita akan pelajari dan dalami agar mendapatkan pemahaman yang objektif dan komprehensif agar isu ini terklarifikasi dan tidak kontraproduktif,” kata Jazuli.

Lebih penting dari itu semua, lanjut Jazuli, melalui upaya ini kita ingin memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu agar Pemerintah punya perhatian dan keperpihakan terhadap tenaga kerja sendiri sehingga rakyat menjadi tuan di negeri sendiri.

 

Eveline Ramadhini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *