Eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah memicu guncangan hebat pada stabilitas pasar energi dunia.
Wartapilihan.com, Jakarta— Penutupan jalur strategis di Selat Hormuz menyebabkan harga minyak mentah Brent melonjak drastis hingga melampaui level $108 per barel pada awal Maret 2026. Situasi ini menciptakan kerentanan ganda bagi Indonesia, mengingat asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 ditetapkan pada level moderat sebesar $70 per barel.
Beban Subsidi dan Tekanan Fiskal
Lonjakan harga minyak dunia memaksa pemerintah untuk menghitung ulang daya tahan anggaran. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar $1 per barel berpotensi menambah defisit anggaran sebesar Rp 6,8 triliun secara neto. Jika harga minyak rata-rata tahunan bertahan di angka $90 per barel, defisit APBN diperkirakan akan melebar hingga Rp 136 triliun. Kondisi ini diperburuk oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan imbal hasil surat utang negara yang menambah beban belanja bunga utang.
Ambisi Makan Bergizi Gratis di Tengah Krisis
Di tengah himpitan fiskal tersebut, pemerintah berkomitmen menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran mencapai Rp 335 triliun pada tahun 2026. Program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, balita, dan ibu hamil, guna menekan angka stunting. Meski bertujuan mulia sebagai investasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, besarnya anggaran ini mengundang kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal jika krisis energi terus berlanjut.
Temuan Investigasi: Risiko Tata Kelola dan Kronisme
Investigasi Majalah Tempo melalui kanal “Bocor Alus Politik” mengungkap berbagai masalah krusial dalam pelaksanaan awal MBG. Laporan tersebut menemukan indikasi praktik kronisme, di mana penunjukan mitra pelaksana di beberapa wilayah seperti Papua dan NTT diduga melibatkan tokoh politik dan pendukung kekuasaan.
Selain itu, ditemukan kegagalan operasional yang fatal, termasuk kasus keracunan makanan masal di Bandung Barat dan Cianjur, serta ketimpangan standar kualitas pelayanan antar wilayah. Masalah ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan standarisasi dalam program yang menyedot anggaran jumbo tersebut.
Rekomendasi Kebijakan: Rasionalisasi atau Kenaikan BBM?
Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah membuka opsi untuk melakukan rasionalisasi anggaran MBG jika defisit melampaui batas aman 3 persen. Efisiensi ini diupayakan menyasar belanja pendukung seperti pengadaan aset non-pangan tanpa mengurangi porsi makanan bagi penerima manfaat. Sejumlah ekonom menilai memangkas anggaran MBG jauh lebih realistis daripada menaikkan harga BBM subsidi, yang dapat memicu inflasi tinggi dan melumpuhkan daya beli masyarakat.
Navigasi krisis ini memerlukan transparansi penuh dan ketegasan dalam prioritas belanja. Reformasi tata kelola pada Badan Gizi Nasional menjadi mutlak untuk memastikan anggaran MBG tidak menjadi ladang korupsi atau kronisme. Di sisi lain, percepatan transisi energi menjadi solusi jangka panjang agar APBN Indonesia tidak terus-menerus tersandera oleh volatilitas harga minyak dunia di masa depan.
