Pada tahun 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong kepada China setelah lebih dari 100 tahun perjanjian sewa ditandatangani. Satu tahun kemudian, tepatnya pada 1998, pemerintah China meminta Kepolisian Hong Kong untuk menghapus keberadaan Triad, kelompok kriminal yang sudah berakar lama di sana. Permintaan ini menimbulkan polemik karena Triad telah ada di Hong Kong sejak masa pemerintahan Inggris dan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat.
Wartapilihan.com, Jakarta— Pada tahun 1999, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China turun tangan. Dalam waktu hanya sembilan hari, operasi besar-besaran berhasil menumpas dua pertiga aparat kepolisian yang terlibat dengan kelompok Triad. Banyak anggota Triad yang ditangkap, sementara yang melarikan diri dikejar hingga ke Kamboja. Pada tahun yang sama, Macao juga diserahkan oleh Portugal kepada China, namun sebagian besar anggota gangster di Macao sudah lebih dulu melarikan diri.
Setelah penyerahan Hong Kong dan Macao kepada China, negara ini memastikan bahwa pemerintahan kedua wilayah tersebut berjalan terpisah. Hanya negara yang memiliki kekuasaan, dan yang paling penting adalah hukum yang harus ditegakkan. Salah seorang teman di China menjelaskan, “Yang paling buruk adalah ketika aparat hidup dari hasil tindak kriminal. Rakyat menjadi korban, dan legitimasi negara mulai dipertanyakan. Kewibawaan negara pun akan rusak.”
Namun, ada bahaya yang lebih besar. Dulu, di Hong Kong, Triad sering bersembunyi di balik organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang diakui oleh pemerintahan kolonial Inggris. Mereka dimanfaatkan oleh elit politik untuk menekan pihak-pihak yang kritis dengan cara pembunuhan, penculikan, dan intimidasi. Pemerintah kolonial Inggris memang lebih memilih membiarkan keberadaan kelompok ini daripada membangun peradaban yang adil.
Kini, di bawah kekuasaan Partai Komunis China, situasi sudah berubah. “Tidak ada lagi organisasi selain Partai,” kata teman saya di Hong Kong dengan nada satir. Partai Komunis tidak menginginkan adanya kekuatan tandingan, termasuk kelompok kriminal. Jika ada kelompok kriminal, itu hanya akan ada di kawasan kumuh, dan itu pun tidak bebas beraksi. Hukum di Hong Kong sangat tegas, dan siapa pun yang melanggar akan segera ditindak.
Di daratan China, perubahan serupa juga terjadi. Pada awal reformasi, China membangun beberapa kawasan ekonomi khusus, seperti Shenzhen. Pembangunan pesat mendorong tumbuhnya kota-kota satelit seperti Dongguan yang menjadi pusat industri. Namun, di sisi lain, pusat prostitusi juga berkembang pesat. Pemerintah China tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut pada awalnya, menganggapnya sebagai bagian dari proses pembangunan ekonomi yang kosmopolitan.
Namun, pada tahun 2013, konstitusi China menegaskan bahwa prostitusi adalah ilegal. Pemerintah menyosialisasikan undang-undang ini kepada seluruh rakyat, dan pada 2014, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) melakukan operasi besar-besaran untuk menutup semua pusat prostitusi di China. Dalam waktu satu minggu, kepala polisi Dongguan yang juga menjabat sebagai wakil walikota ditangkap dan dieksekusi di depan regu tembak. Puluhan pengusaha ditangkap, sementara para gangster yang terlibat dihukum mati. Pekerja seks yang terdampak juga direhabilitasi dan diberikan pekerjaan di program transformasi kota Dongguan sebagai kawasan industri ringan.
Pada tahun yang sama, pemerintah China meluncurkan program revitalisasi desa dengan mengirimkan 3 juta kader partai ke seluruh desa di China. Sebagian besar dari mereka adalah pasukan cadangan PLA. Dalam waktu setahun, lebih dari satu juta preman kampung berhasil ditangkap dan direhabilitasi, termasuk aparat desa yang terlibat dalam mendukung mereka. Setelah itu, program revitalisasi desa dilanjutkan dengan modernisasi pertanian dan penerapan pertanian pintar.
Dari langkah-langkah ini, ada sebuah pelajaran penting yang dapat diambil: Ideologi. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu, kita harus kembali pada UUD 45, yang memastikan tidak ada kekuatan selain negara. Negara yang kuat, dengan tentara yang hanya loyal kepada presiden, menjadi lembaga yang tak tertandingi. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masalah dapat diselesaikan dengan cepat tanpa polemik yang tidak perlu. Ini juga menjadi alasan mengapa China berhasil menarik investasi asing (FDI) dalam jumlah besar, karena para investor tahu bahwa pemerintah memimpin dan hukum ditegakkan dengan tegas.
