Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam menyatakan bahwa organisasinya kini berorientasi pada dakwah. “Kita akan membina 35 ribu dai di seluruh Indonesia,” terang Usamah kepada wartawan di Tebet, Jakarta (22/12).
Wartapilihan.com, Jakarta –-Usamah menjelaskan di tiap kecamatan nanti ada lima dai yang diharapkan dapat membimbing umat untuk memperkuat aqidah Islam dan sekaligus untuk menuntun umat melakukan pilihan politiknya. “Bekerjasama dengan Gerakan Indonesia Shalat Subuh (GISS) kita akan memilih pemimpin untuk kejayaan Islam,” jelasnya.
Lebih lanjut mantan wartawan Media Indonesia ini menerangkan bahwa memang Parmusi dulu bergerak dalam bidang politik. Kader-kader Parmusi banyak mewarnai perpolitikan Islam di tanah air. Termasuk berbagai UU yang bernuansa syariah dan penerapan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu walikota di wilayah Aceh adalah wakil Ketua Parmusi.
Kini sudah tiga tahun Parmusi bergerak fokus dalam dakwah. “Tahun 2018 ini benar-benar Parmusi menjadi organisasi dakwah yang bebas dari organisasi sosial politik manapun,” jelas laki-laki asli Surabaya ini. Jadi kini Parmusi bergerak dalam bidang dakwah, sosial, ekonomi dan pendidikan.
Usamah menilai bahwa ruang dakwah kini semakin sempit, karena adanya regulasi atau kebijakan aparat terhadap umat Islam. “Kriminalisasi ulama sampai kini belum berakhir. Orang berdakwah di masjid bisa dikriminalisasi,”terangnya. Contohnya adalah Ustadz Alfian Tanjung (pengurus Parmusi) yang kini dikenakan hukuman dua tahun oleh pengadilan. Sedangkan orang-orang PKI yang jelas-jelas menampilkan wajah PKI di berbagai wilayah tanah air, tidak ada satupun yang dihukum.
Selain itu menurutnya, ruang-ruang media dakwah umat Islam juga dibatasi. Seperti pemblokiran yang terjadi pada akun-akun FPI di Facebook. “Ini adalah gaya-gaya di negeri komunis. Faham-faham yang bertentangan diblokir,” ungkap mantan anggota DPR ini yang meloloskan UU Pers. Usamah menilai bagaimanapun Kementerian Komunikasi dan Informatika harus bertanggungjawab terhadap hal seperti ini. “Harusnya Kementerian Kominfo menegur Facebook. Jangan demokrasi setengah-setengah.”
Parmusi juga menentang UU Ormas yang disahkan DPR beberapa minggu lalu, yang mengganti Perppu Ormas. UU ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembubaran ormas tanpa pengadilan.
Usamah melihat berbagai fenomena politik di atas, adalah jebakan buat presiden Jokowi. “Ini yang bermain aparat-aparatnya. Citra beliau menjadi sangat buruk dihadapan umat,”ungkapnya.
Sementara itu, berkenaan dengan Imam Besar FPI Habib Rizieq yang kini masih di Arab Saudi, Usamah menilai bahwa aparat keamanan tidak mendukung kepulangan Habib di tanah air. “Parmusi sudah berulangkali mengajukan agar aparat mengeluarkan SP3 untuk Habib, tapi hingga kini tidak dikeluarkan,”paparnya.
Untuk itu, tanggal 24 Desember ini Usamah rencananya pergi umroh dan di sana akan bertemu dengan Habib untuk merundingkan masalah ini. “Habib punya hak untuk kembali ke Indonesia dan kita bersama umat (alumni 212) akan menyambut kepulangannya,” jelasnya, sambil menyatakan bahwa aparat tidak punya wewenang untuk mencabut paspor Habib. II
Izzadina
