Said Didu: Karyawan Anak Perusahaan BUMN Saja Dipecat karena Dukung 02

by

Ia mengkritik Ma’ruf Amin ejak awal pendaftaran Capres dan Cawapres hingga saat ini, Cawapres nomor urut 01 itu masih terdaftar sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada dua Bank Milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.

Wartapilihan.com, Jakarta –– Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Said Didu mengatakan, sesuai ketentuan di BUMN; Komisaris, Direksi, bahkan karyawan BUMN harus mundur jika dicalonkan atau mencalonkan untuk jabatan politik. Hal itu dikatakan Said terkait nama cawapres 01 KH Ma’ruf Amin yang masih tertera pada jabatan dia bank BUMN.

“Preseden hukum sudah banyak, bahkan dalam pilpres 2019 ini, karyawan PTPN IV (anak perusahaan BUMN) diberhentikan atas putusan pengadilan karena dukung 02,” kata mantan sekretaris Kementerian BUMN itu melalui akun Twitter-nya yang dikutip Warta Pilihan, Selasa (11/6).

Sebelumnya, Ketua Tim MK Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menjelaskan bahwa dalam perbaikan berkas ke MK pihaknya membawa bukti yang menghebohkan, yakni paslon Capres dan Cawapres nomor urut 01 yakni Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dapat didiskualifikasi lantaran telah melanggar peraturan yang ada.

“Salah satu yang menarik, kami memasukkan salah satu argumen yang menurut kami, harus dipertimbangkan baik-baik. Karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi,” tutur Bambang, kemarin (11/6).

Sebab, lanjut Bambang, dari awal pendaftaran Capres dan Cawapres hingga saat ini, Cawapres nomor urut 01 yakni Ma’ruf Amin masih terdaftar sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada dua Bank Milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.

“Pasal 227 huruf p UU nomor 7 tahun 2017 menyatakan, seorang calon atau bakal calon dia harus menandatangani satu informasi atau keterangan, di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan. Nah, menurut informasi yg kami miliki, pak calon wakil presiden (Ma’ruf Amin), dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, dan itu berarti melanggar pasal 227 huruf p,” ungkapnya.

“Karena seseorang yang menjadi calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN. kami cek itu berulang kali dan kami memastikan dan meyakini kalau itu yang terjadi ada pelanggaran yang sangat serius,” imbuhnya.

Redaksi Warta Pilihan menemukan, Ma’ruf Amin saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada kedua bank syariah. Keduanya, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Ma’ruf juga menjabat sebagai Anggota ex-Officio Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah dan Ketua Dewan Syariah Nasional.

Selain menjabat sebagai di perbankan syariah, ia juga menjabat untuk posisi yang sama di sejumlah asuransi syariah, salah satunya pada BNI Life. Selain bank dan asuransi, ia juga menjabat sebagai DPS di investasi syariah.

Adi Prawiranegara