Presiden Sekarang Banyak Tidak Menepati Janjinya

by
foto:istimewa

Rachmawati blak-blakkan mengatakan, Megawati harus diperiksa terkait kasus BLBI yang merugikan negara hingga Rp 138,4 triliun. Rachma pun mengkritik berbagai kebijakan Jokowi, mulai dari kebijakan yang membuat negeri ini kini dikuasai bangsa asing, hingga bagi-bagi sepeda, sertifikat tanah hingga sembako.

Wartapilihan.com, Jakarta –GENTARI (Generasi Cinta Negeri) mengadakan Dialog Kebangsaan, Jumat sore Jumat (20/4), dengan tema “2019 Presiden Harapan Rakyat”. Hadir sebagai narasumber dalam acara yang berlangsung di Restoran Raden Bahari, Jl. Raya Warung Buncit, Jakarta Selatan, adalah Laksamana (purn) TNI Tedjo Edhi, Dr. H. Mardhani Ali Sera, Natalius Pigai,  dan DR. (HC) Hj. Rachmawati Soekarnoputri sebagai Key Note Speaker. Sedangkan Prof. Dr. H.M. Amien Rais, Dr. Rizal Ramli, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc, yang dalam undangan disebut namanya sebagai pembicara, tidak tampak hadir dalam acara Jumat sore (20/4).

Ketua Panitia acara ini, Ustadz Aminuddin, mengantarkan bahwa dialog ini dimaksud untuk menegaskan gambaran kriteria dan profil presiden yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.

Rachmawati Soekarnoputri mengatakan, Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi (sekarang) dikuasai oleh asing. “Indonesia itu gak kere, Sumber Daya Alam kita itu banyak dan sudah dikuasai bangsa asing. Itu betul,” ujar Rachmawati. Karenanya ia berpesan kepada pemerintah selanjutnya agar tidak mengekor kepada bangsa asing, dan harus berpihak kepada rakyat.

“Semoga Tuhan memberikan ridha agar kita dapat pemimpin yang amanah dan sesuai dengan harapan rakyat. Jangan sampai keliru melangkah, jangan sampai keliru memilih” pesan Racmawati.

Lebih lanjut Rachmawati meminta agar presiden baru yang akan terpilih pada Pilpres 2019 untuk melanjutkan proses hukum kasus korupsi BLBI (yang terjadi saat kakaknya, Megawati Soekarnoputri, menjabat sebagai Presiden).

“Menurut saya, dari semua kasus korupsi terakhir ini, seperti e-KTP, yang luar biasa adalah kasus BLBI, ini paling menyengsarakan rakyat,” ujarnya. Maka, kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Percuma kita memilih Presiden jika kasus-kasus yang menyengsarakan rakyat itu tidak dibongkar. Sampai hari ini sudah 70 ribu triliun negara dirugikan.  Rakyat dirugikan untuk menutupi kerugian negara oleh para koruptor pada kasus BLBI” paparnya.

Rachmawati juga meminta agar penegak hukum, KPK,  tak pandang bulu dalam mengusut kasus tersebut. “Menurut saya, yang harus diperiksa itu bonggolnya.” Rachmawati melontarkan tudingan kepada saudaranya terkait kebijakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), saat Megawati menjadi presiden.

Menurutnya, saat menjabat sebagai presiden, Megawati seharusnya juga ikut diperiksa atas penerbitan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2002, yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL).
“Menurut saya, bukan Syafruddin Tumenggung yang harus diperiksa. Tapi bonggolnya itu, siapa yang memberikan kebijakan Inpres Nomor 18 pada Tahun 2002 itu pada waktu Presiden Megawati,” kata Rachmawati
Rachmawati menambahkan, kasus ini sangat merugikan masyarakat karena negara harus merugi hingga Rp 138,4 triliun. Walaupun Megawati adalah saudaranya, kasus ini juga tidak gampang untuk dimaafkan karena rakyat harus ikut menderita.

“Saudara-saudara tahu, itu memang saudara saya, tapi tadi saya sebutkan kalau masalah soal keadilan kebenaran itu buat saya tidak ada pardon (maaf),” lanjut dia.

BLBI adalah skema bantuan berupa pinjaman dana yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998. Skema itu diberlakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF. BI mengeluarkan dana hingga ratusan triliun kepada 48 bank untuk mengatasi krisis itu. Namun, dana pinjaman tidak dapat dikembalikan karena ada dugaan penyimpangan dana. Sejumlah obligator kemudian diproses hukum oleh Kejaksaan Agung. Namun, pengusutan kasus diberhentikan karena adanya SKL yang diterbitkan BPPN berdasarkan Inpres Megawati.

Memasuki tahun politik Pileg dan Pilpres 2019, Rachmawati berharap masyarakat dapat lebih selektif memilih calon pemimpin. Agar pemerintah dapat membongkar kasus tersebut sampai ke akar-akarnya.

Karenanya, dia berpesan untuk tidak salah memilih presiden pada Pilpres 2019 mendatang. “Next 2019 Insya Allah jangan sampai kita keliru lagi (memilih presiden) kalau kita ingin memenuhi harapan rakyat. Cari pemimpin amanah, yang mengemban amanat penderitaan rakyat”.

Rachmawati menegaskan, masyarakat harus (mampu) mencari pemimpin yang terbebas dari kepentingan asing. Pasalnya, hingga hari ini Indonesia masih dikuasai kepentingan asing.

“Ini sudah luar biasa dikuasai bangsa asing. Bagaimana kita mencari pemimpin yang bisa membebaskan. Jangan kita mencari pemimpin yang mengekor kepada kepentingan-kepentingan asing. Kita mengamini 2019 semoga tuhan memberikan ridha agar kita mendapat pemimpin amanah,” doa Rachmawati.

Rachmawati pun mengkritik tindakan Presiden Joko Widodo yang sering membagi-bagikan sepeda dan sertifikat tanah. Menurutnya cara itu tidak menunjukkan ia pro rakyat. “Maaf saya mengkritik. Dari dulu saya mengkritik. Sekarang bagi-bagi sepeda. Bagi-bagi sertifikat tanah. Lalu lempar-lempar sembako. Hati saya teriris mau diapakan rakyat kita ini? Sementara sembako hasil impor. Saya kritisi keras,” tutup Rachma.

Lain Rachmawati, lain Natalius Pigai. Ia menghitung kurang lebih ada 66 janji presiden yang secara langsung ditingkat nasional. “Janji yang tidak tercatat mungkin ratusan, lebih dari itu. Di Papua saja, 39 janji. Setelah kami hitung, di Papua hanya dua yang terealisasi. Hanya pembangunan jalan trans Wamena-Nduga dan pasar kecil untuk para mama papua.”

Tak beda dengan peribahasa tong kosong nyaring bunyinya, Pigai blak-blakkan menyatakan kecewanya kepada Jokowi. “Hanya dua itu (janji yang terealisasi) dari 39 janji,” ujarnya.

Pigai mengatakan, berkumpulnya para tokoh dalam dialog kebangsaan yang diselenggarakan Gentari (Generasi Cinta Negeri) karena mereka selama empat tahun ini menyelami penderitaan rakyat, melihat secara langsung kondisi riil di lapangan. “Jadi setelah mengevaluasi, mengukur antara perkataan dan perbuatan oleh presiden, janji-janji oleh presiden ternyata tahun yang keempat ini rata-rata tidak menepati janji,” katanya.

Bukti belum terwujudnya janji-janji Jokowi bisa dilihat melalui sebaran informasi di berbagai media baik media massa maupun media sosial. Selain janji pembangunan Papua yang hanya terwujud dua infrastruktur, Pigai mengatakan angka kemiskinan di negara ini juga meningkat. Rasio angka kematian ibu dan anak juga cukup tinggi. Termasuk kasus kelaparan di Asmat.

“Beberapa waktu lalu kita juga lihat hampir sekian puluhan orang mati di Asmat. Pada saat yang sama lebih dari 40 orang mati di Kabupaten Dogiya di Papua. Di tempat lain juga mengalami hal yang sama. Karena ini jaminan kepastian hidup yang tidak begitu mampu ditepati oleh presiden,” jelasnya.

Dengan banyaknya janji Jokowi yang tak ditepati, menurutnya rakyat bisa mencabut mandatnya untuk mendukung Jokowi  sebagai Presiden. “Janji-janji yang tidak mampu ditepati presiden maka rakyat Indonesia mencabut kedaulatannya, karena kedaulatan itu dimiliki oleh rakyat,” ujarnya.

IIDDII/Izzadina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *