Presiden Jokowi Lantik Gubernur-Wakil Gubernur Lampung

by

Arinal-Chusnunia merupakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pilgub 2018 di Lampung.

Wartapilihan.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengucapkan selamat atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim. Keduanya dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu (12/6) di Istana Negara Jakarta.

“Selamat atas pelantikannya semoga dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya,” kata Tjahjo.

Prosesi pelantikan diawali dengan penyerahan petikan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung periode 2019-2024 kepada keduanya di Istana Merdeka, Jakarta.

Setelah itu pasangan ini bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melakukan kirab menuju Istana Negara.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat, nusa, dan bangsa,” kata Presiden Joko Widodo diikuti oleh Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim di Istana Negara.

Arinal-Chusnunia merupakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pilgub 2018 di Lampung.

Pilgub yang digelar pada 27 Juni 2018 itu memenangkan Paslon Arinal-Chusnuniah dengan perolehan suara 37,78 persen mengalahkan tiga paslon lainnya.

Usai pelantikan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak Gubernur/Wakil Gubernur Lampung, Maluku, dan Maluku Utara ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pertemuan dengan Para Pimpinan KPK. Pertemuan dengan Pimpinan KPK rutin dilakukan dan diinisiasi oleh Mendagri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Adi Prawiranegara