Pemerintah Bangladesh menangkap pemimpin Partai Jamaat-e-Islami. Pemerintah melarang partai tersebut karena dianggap berlawanan dengan konstitusi yang sekuler.
Wartapilihan.com, Dhaka –Polisi Bangladesh pada Senin (9/10) malam menangkap pemimpin tertinggi partai Islam terbesar di negara itu. Pemerintah telah melakukan tindakan keras terhadap partai-partai oposisi utama.
Sembilan orang ditangkap setelah sebuah penggerebekan di sebuah rumah di lingkungan utara Uttara, termasuk pemimpin tertinggi Partai Jamaat-e-Islami, Maqbul Ahmed, wakil pemimpin Shafiqur Rahman, dan mantan anggota parlemen Golam Parwar.
“Kami belajar dari sumber rahasia bahwa mereka mengadakan pertemuan di tempat rahasia di sebuah rumah di Sektor Uttara Nomor Enam. Kami telah menemukan beberapa dokumen dari tempat itu,” kata Wakil Komandan Polisi Dhaka Shaikh Nazmul Alam kepada AFP.
Dia tidak mengatakan alasan penangkapan pemimpin Jamaat, tetapi “kebanyakan mereka buron”.
Prothom Alo, surat kabar terbesar di negara itu, mengatakan bahwa para pemimpin ditangkap dengan tuduhan melakukan sabotase.
Penangkapan tersebut dilakukan saat pemerintah tampaknya telah melancarkan tindakan keras terhadap partai-partai oposisi setelah mengalami kekalahan besar karena menangani krisis Rohingya dengan derasnya arus masuk pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan di negara tetangga Myanmar.
Sebelumnya pada hari itu, sebuah pengadilan di negara bagian timur tersebut mengeluarkan sebuah surat perintah penangkapan terhadap pemimpin oposisi utama, Khaleda Zia, setelah dia gagal hadir dalam persidangan atas tuduhan terkait pengeboman sebuah bus yang menewaskan delapan orang pada tahun 2015.
Zia telah mengunjungi putranya yang diasingkan di London selama dua bulan terakhir dan diperkirakan akan kembali ke rumah pada akhir bulan ini.
Hakim ketua negara tersebut, yang secara luas dipandang sebagai kritikus utama pemerintah, juga telah mengambil cuti selama sebulan, di tengah kekhawatiran bahwa dia secara paksa dikirim untuk berlibur dan mungkin tidak kembali bertugas.
Juru bicara Jamaat mengecam penangkapan, dengan mengatakan bahwa para pemimpin tersebut sedang menghadiri “sebuah pertemuan sosial”.
“Kami memprotes penangkapan, ini termotivasi, kami adalah partai demokratis dan mematuhi semua norma demokrasi. Kami tidak melakukan apapun yang bersifat kekerasan atau bertentangan dengan cara demokrasi,” katanya.
Ahmed, 79 tahun, belum muncul dalam pertemuan publik atau kegiatan politik setelah dia terpilih sebagai kepala kelompok Islam tersebut pada Oktober lalu, beberapa bulan setelah eksekusi pemimpin sebelumnya Motiur Rahman Nizami atas kejahatan perang yang berkaitan dengan perang kemerdekaan 1971 melawan Pakistan .
Rahman, yang terpilih sebagai sekretaris jenderal tahun lalu, dipandang sebagai pewarisnya.
Jamaat telah dilarang mengikuti pemilihan di Bangladesh setelah pengadilan tinggi negara tersebut memutuskan pada tahun 2013 bahwa piagam partai itu bertentangan dengan konstitusi sekuler negara tersebut.
Pemerintah Perdana Menteri Sheikh Hasina juga mendirikan sebuah pengadilan kejahatan perang yang kontroversial pada tahun 2010 yang menjatuhkan hukuman mati atas pimpinan Jamaat. Hal itu memicu demonstrasi kekerasan nasional yang menyebabkan ratusan orang tewas.
Lima pemimpin kunci termasuk Nizami kemudian dihukum gantung. Demikian dilaporkan AFP.
Moedja Adzim
