Gerbong kepemimpinan DPR RI bergerak pasca penahanan Setya Novanto oleh KPK. Kursi Ketua Komisi III yang ditinggalkan oleh Bambang Soesatyo kini diduduki oleh Kahar Muzakir.
Wartapilihan.com, Jakarta –-Petinggi DPR ini beberapa kali diperiksa KPK karena diduga terlibat sejumlah kasus korupsi, seperti kasus PON Riau dan kasus Wisma Atlet Hambalang.
“Penunjukan Kahar Muzakir sebagai Ketua Komisi III DPR oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan sebuah langkah mundur yang dapat merusak citra DPR. Sangat aneh, sebuah komisi yang membidangi hukum justru dipimpin oleh orang yang bermasalah secara hukum,” ujar Koordinator Pergerakan Pemuda (PP) Merah Putih, Wenry Anshory Putra melalui pesan elektronik kepada media, Jumat (19/1/2018).
Dia menuturkan, setelah Munaslub Jakarta yang secara aklamasi memilih Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar, secara perlahan publik mulai menaruh harapan lahirnya era pencerahan di DPR dan Partai Golkar. Sebelumnya, di era Setya Novanto, situasi Partai Golkar dan DPR persis seperti di zaman kegelapan.
“Wolak-walik ing zaman atau zaman yang terbolak-balik, adalah peringatan dari Joyoboyo. Saat ini jadi kenyataan di kehidupan bangsa kita. Salah satu realitas kekinian, orang yang bermasalah secara hukum malah ditunjuk untuk memimpin pengawasan penegakan hukum,” kecam Wenry.
Dalam catatan PP Merah Putih, fenomena ‘wolak-walik zamane’ di parlemen tersebut juga pernah terjadi saat Setya Novanto memimpin. Partai Golkar yang ketika itu menjadi inisiator pembentukan Pansus Hak Angket KPK, menempatkan Agun Gunandjar Sudarsa sebagai Ketua Pansus, padahal dia seorang anggota DPR yang disebut terlibat dalam skandal megakorupsi E-KTP sebesar Rp2,3 triliun bersama Setya Novanto.
PP Merah Putih menilai, publik mulai ragu kembali terhadap komitmen pemberantasan korupsi yang menjadi semangat dan visi penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar akhir 2017 lalu.
Opini negatif dapat tercipta menghadang tema Golkar Bersih di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Penunjukan orang bermasalah untuk memimpin komisi hukum DPR, dapat dianggap sebagai pengkhianatan janji sang Ketua Umum Partai Golkar.
“Jika orang bermasalah dan jadi kaki tangan Setya Novanto dipaksakan untuk memimpin Komisi III DPR, maka pemberantasan korupsi berpotensi mangkrak, tersandera dan kembali dijadikan alat barter untuk menghilangkan sejumlah jejak korupsi. Baik dugaan korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan, maupun oleh Setya Novanto yang terlibat korupsi E-KTP dan korupsi lainnya,” tegas Wenry lagi.
Karena itu, lanjut dia, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto harus memenuhi janji menegakkan Golkar Bersih dan memperbaiki citra DPR yang rusak, yang selama ini diidentikkan publik sebagai rumah para koruptor.
“Kami mendesak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menarik kembali Kahar Muzakir dari Ketua Komisi III DPR, demi tegaknya lembaga parlemen yang bersih dan berwibawa. Publik akan menunggu langkah konkrit dari janji Golkar Bersih,” pungkas Wenry Anshory Putra. II
Ricky/Izzadina
