PBNU: Anak Perusahaan BUMN bukan BUMN

by

Status Ma’ruf Amin yang masih tercantum sebagai Dewan Pengawas di 2 Bank BUMN, mengundang kontroversi yang berkaitan dengan pencalonan dirinya sebagai Cawapres.

Wartapilihan.com, Jakarta — Pengacara Konstitusi dan Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas mengatakan, secara hukum anak perusahaan BUMN berbeda dan bukan merupakan BUMN. Pengunduran diri sebagai pemenuhan syarat capres-cawapres sebagaimana ditentukan Pasal 227 huruf p UU Pemilu (UU 7/2017) adalah berlaku bagi karyawan BUMN atau BUMD, bukan Anak Perusahaan BUMN atau BUMD.

“Berdasarkan UU BUMN (UU 19/2003), yang dimaksud BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1),” kata Robikhin, Selasa (11/6).

Sedangkan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 angka 2).

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggora Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara menyatakan, pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Permeneg BUMN 3/2012) memberi pengertian tentang Anak Perusahaan BUMN sebagai perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN (Pasal 1 angka 2). Menurut dia, perbedaan mendasarnya, BUMN adalah perusahaan yang modalnya dimiliki negara melalui penyertaan (modal) secara langsung.

“Sedangkan Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas, bukan penyertaan secara langsung yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,” katanya.

Said Didu melalui aku twitternya berkomentar:  “Preseden penegakan hukum pjbt BUMN dan anak perusahaan BUMN tlh dilaksanakan sjk pilpres 2009. Semua pjbt dan karyawan BUMN dan anak perusahaan diberhentikan jika jadi calon atau jadi tim sukses. Bahkan Dirut PT Semen padang (anak perusahaan BUMN) hrs mundur saay maju sbg cagub”

Sementara, pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut dugaan itu harus benar-benar dibuktikan karena berkaitan dengan keabsahan pencalonan yang dimulai dari persyaratan. “Saya tidak tahu faktanya, kalau seandainya benar ya itu (dampaknya) signifikan,” ujar Refly, Selasa.

Refly menjelaskan, MK memiliki catatan pernah mengeluarkan keputusan diskualifikasi. Salah satunya, terhadap Calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud yang tidak memenuhi syarat.

“Berdasarkan pengalaman MK kan adalah soal persyaratan, kalau syarat tidak terpenuhi maka didiskualifikasi, (contoh) dalam kasus (Pilkada) Bengkulu Selatan ya didiskualifikasi tahun 2008,” jelasnya.

Berkaca dari hal itu, Refli menilai Maruf Amin juga berpotensi didiskualifikasi jika tuduhan BPN benar-benar terbukti. “Dalam konteks ini ya paling diskualifikasi terhadap Maruf Amin,” tegasnya.

Adi Prawiranegara