Hamas telah membubarkan komite administratif di Gaza dengan mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengadakan pembicaraan dengan gerakan Fatah untuk persatuan Palestina.
Wartapilihan.com, Ramallah – Hamas telah sepakat untuk berbicara dengan gerakan rival mereka, Fatah, dan menyatakan kesediaannya untuk menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah Palestina.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Ahad (17/9), Hamas mengatakan telah menerima kondisi kunci yang ditetapkan oleh Presiden Mahmoud Abbas dan membubarkan komite administrasi Gaza, sebuah badan yang dilihat oleh Otoritas Palestina Abbas (PA) sebagai pemerintah paralel.
Hamas telah memerintah Gaza sejak 2007 setelah mengalahkan gerakan Fatah dalam pemilihan parlemen.
Sejak saat itu, kepemimpinan Palestina dibagi antara dua pemerintahan yang bersaing, dengan Hamas mengendalikan Gaza dan Abbas yang bertanggung jawab atas kantong-kantong otonom di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Dalam pernyataannya pada Ahad (17/9), Hamas mengundang sebuah pemerintahan persatuan yang dipimpin oleh Abbas untuk kembali ke Gaza dan mengatakan bahwa mereka siap untuk memasuki perundingan dengan Fatah.
Pemerintah persatuan dibentuk pada 2014, namun belum bisa beroperasi di Gaza.
“Hamas mengundang pemerintah konsensus datang ke Gaza untuk menjalankan misinya dan menjalankan tugasnya di Jalur Gaza secepatnya dan menerima pemilihan umum,” kata Hamas.
Fatah telah menyambut baik janji baru tersebut, namun mereka mengatakan bahwa mereka ingin melihat janji tersebut dilaksanakan sebelum melakukan langkah selanjutnya.
Optimistis
Nabil Shaath, seorang penasihat Abbas, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Fatah “sangat optimistis” dan “siap”.
“Begitu pemerintah konsensus mulai memerintah Gaza dan Tepi Barat, mulai berkembang secara ekonomi, dan mulai memecahkan masalah ekonomi warga Gaza, langkah pertama akan memberi optimisme nyata untuk langkah kedua, yaitu pemilihan,” katanya kepada Al Jazeera dari Ramallah. “Pemilihan legislatif dan presiden akan mengembalikan pemerintahan terpilih kita,” katanya.
Keputusan Hamas diambil setelah perundingan terpisah oleh delegasi Hamas dan Fatah dengan pejabat Mesir di Kairo dalam beberapa hari ini.
Gerakan tersebut mengatakan bahwa pihaknya “menanggapi upaya Mesir yang mencerminkan keinginan Mesir untuk mengakhiri perpecahan dan mencapai rekonsiliasi dan berdasarkan keinginan kami untuk mencapai persatuan nasional”.
Mesir telah melakukan negosisasi dengan Fatah untuk melaksanakan kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2011 di Kairo dengan Hamas untuk mengakhiri perselisihan mereka dan membentuk pemerintahan sementara sebelum pemilihan.
Tekanan terhadap Hamas
Hamas telah dilemahkan oleh blokade Israel dan Mesir, tiga perang dengan Israel, dan isolasi internasional.
Pada bulan Maret, Abbas meningkatkan tekanan pada Hamas setelah membentuk komite kontroversial yang memerintah Gaza. Tindakan tersebut termasuk memotong gaji pegawai yang tinggal di Gaza dan mengurangi pasokan listrik ke jalur tersebut.
Hamas mengatakan bahwa pihaknya membentuk komite tersebut setelah pemerintah persatuan gagal bertanggung jawab atas pemerintahan Gaza.
Analis politik Khalil Shaheen mengatakan bahwa langkah Hamas untuk membubarkan komite tersebut “tidak dapat dihindari mengingat tekanan dari Fatah dan semua faksi lainnya di dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)”.
“Hamas diisolasi setelah membentuk komite ini. Tekanan dari Abbas terhadap Gaza meningkatkan kondisi politik dan ekonomi yang sudah mengerikan di Jalur Gaza,” kata Shaheen kepada Al Jazeera.
Namun, membubarkan komite tersebut, kata Shaheen, “tidak berarti bahwa Hamas ‘menyerahkan kontrol terhadap institusi PA di Gaza”.
Meskipun telah ada pengumuman pada hari Ahad kemarin, kesepakatan rekonsiliasi masih akan menghadapi banyak hambatan.
Dalam kesepakatan sebelumnya, termasuk kesepakatan yang diperantarai Mesir pada 2011, kedua belah pihak mengaku memiliki kesediaan untuk melakukan rekonsiliasi, namun akhirnya menyerah untuk menyerahkan kekuasaan di wilayah masing-masing.
Sebuah titik kunci di masa lalu adalah penolakan Hamas untuk menempatkan pasukan keamanannya di Gaza di bawah kendali pemerintahan Abbas.
Jalur Gaza, sebuah daerah yang terdiri dari sekitar dua juta orang, menghadapi kondisi kemanusiaan yang memburuk dengan krisis listrik yang parah dan kekurangan air bersih, di samping isu-isu lainnya.
Perekonomian Gaza berantakan dan memiliki tingkat pengangguran tertinggi di dunia.
Pejabat PBB telah mendesak Israel untuk mencabut blokade sepanjang dekade di Gaza.
Moedja Adzim
