Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Ahad (7/1) meminta penutupan badan PBB untuk pengungsi Palestina. Pernyataan Netanyahu itu hanya hari setelah Presiden AS Donald Trump mengancam untuk memotong bantuan Palestina.
Wartapilihan.com, Tel Aviv –-Israel telah lama melihat badan PBB tersebut, yang dikenal sebagai UNRWA, selalu menentangnya. Tuduhan tersebut ditolak oleh badan tersebut, dengan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini hanya memberikan layanan yang diperlukan kepada orang-orang Palestina.
Pejabat Israel juga mengkritik metode agensi untuk mengklasifikasikan pengungsi, dengan keturunan juga berhak mendaftar.
“UNRWA adalah organisasi yang mengabadikan masalah pengungsi Palestina,” kata Netanyahu sambil memuji Trump pada awal pertemuan kabinet pekanannya.
Dia mengatakan bahwa sementara jutaan pengungsi lainnya di seluruh dunia dirawat oleh kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), orang-orang Palestina memiliki tubuh mereka sendiri yang juga memperlakukan “anak cicit pengungsi – yang bukan pengungsi “.
“Situasi absurd ini harus diakhiri,” kata Netanyahu.
Juru bicara UNRWA Chris Gunness mengatakan bahwa mandatnya berasal dari Majelis Umum PBB “yang anggotanya memberikan dukungan yang luas dan kuat untuk misi kemanusiaan dan pembangunan kemanusiaan lembaga tersebut”.
“Apa yang melanggengkan krisis pengungsi adalah kegagalan para pihak untuk menangani masalah ini,” tulisnya dalam sebuah pernyataan.
“Ini perlu dipecahkan oleh para pihak dalam konflik dalam konteks perundingan damai, berdasarkan pada resolusi PBB dan hukum internasional.”
Pada bulan Juni, Netanyahu mengatakan bahwa dia telah mengangkat masalah ini dengan utusan Washington untuk PBB Nikki Haley.
Pada pekan lalu, Trump mengancam untuk memotong bantuan senilai lebih dari $300 juta per tahun kepada orang-orang Palestina dalam upaya untuk memaksa mereka bernegosiasi.
Amerika Serikat telah lama memberikan bantuan dan bantuan anggaran kepada Otoritas Palestina, serta tambahan $304 juta untuk program PBB di Tepi Barat dan Gaza.
Sebuah laporan pada Jumat (5/1) oleh televisi Channel 10 Israel mengatakan bahwa AS telah membekukan pembayaran untuk UNRWA, namun juru bicara organisasi PBB mengatakan pada hari Sabtu (6/1) bahwa mereka “belum diberitahu secara langsung mengenai keputusan resmi oleh pemerintah AS”.
UNRWA mengelola ratusan sekolah untuk pengungsi Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat yang diduduki Israel, Yerusalem Timur yang dikuasai Israel, Lebanon, Yordania, dan Suriah.
UNRW juga mendistribusikan bantuan dan menyediakan pusat pelatihan guru, klinik kesehatan dan layanan sosial.
Banyak analis, termasuk orang Israel, memperingatkan bahwa penutupan agensi tersebut tanpa penggantian yang efektif dapat menyebabkan kemiskinan lebih lanjut dan mungkin menimbulkan kekerasan.
“Sementara UNRWA jauh dari sempurna, pertahanan Israel, dan pemerintah Israel secara keseluruhan, selama bertahun-tahun sampai pada pemahaman bahwa semua alternatif lebih buruk bagi Israel,” Peter Lerner, mantan juru bicara militer Israel, menulis dalam sebuah opini di surat kabar Haaretz Ahad lalu.
“Dalam situasi yang ekstrem, administrasi para pengungsi tersebut bisa merugikan Israel.” Demikian dilaporkan AFP.
Moedja Adzim
