Para peserta Pemilukada baik pasangan calon, partai politik, dan tim sukses hendaknya dapat menciptakan suasana yang kondusif, menjauhkan dari praktik politik kotor seperti kampanye hitam, provokasi, intimidasi, ujaran kebencian, fitnah, dan politik uang.
Wartapilihan.com, Jakarta –Pelaksanaan Pemilukada serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia akan berlangsung pada Rabu, 27 Juni 2018, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengimbau kepada seluruh umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan terhormat.
“Pemilukada adalah sarana untuk memilih kepala daerah melalui sistem pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia. Untuk itu, pilih pemimpin yang jujur, amanah, cerdas (fathonah) aspiratif dan komunikatif (tabligh), mampu melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat serta dapat membawa perbaikan, kemajuan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat,” seru Zainut di Jakarta, Ahad (24/6).
Menyikapi perbedaan pilihan, saran dia, hendaknya disikapi dengan penuh kedewasaan, saling menghormati dan saling memuliakan. Mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan golongan. Menjunjung tinggi semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan.
“Para penyelenggara Pemilukada wajib bersikap jujur, adil dan profesional agar dapat terselenggara Pemilukada yang tertib, aman, damai dan bermartabat. Sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran, gembira tanpa adanya tekanan dan paksaan,” tuturnya.
Dia juga menyerukan kepada para peserta Pemilukada baik pasangan calon, partai politik, dan tim sukses hendaknya dapat menciptakan suasana yang kondusif, menjauhkan dari praktik politik kotor seperti kampanye hitam, provokasi, intimidasi, ujaran kebencian, fitnah, dan politik uang.
“Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan media masa diharapkan dapat memerankan diri sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ikut serta membantu mendinginkan suasana selama masa tenang, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal, dan pada saatnya rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang sehat, jernih dan rasional,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane menyoroti Kapolri Tito Karnavian guna menegaskan sikap Polri yang independen di Pilkada 2018. Sebab, beberapa hari menjelang pelaksanaan pilkada laporan ketidaknetralan anggota kepolisian terus bermunculan. Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi.
Ind Police Watch (IPW) mencatat, 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara di Sumatera Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya. Apalagi ada oknum anggota DPR ikut ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tersebut.
“Akibat ketidaknetralan polisi ini warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya. Padahal, warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum-oknum kepolisian pada Paslon tertentu. Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu,” kata Neta.
Melihat situasi panas ini, Mabes Polri lewat Satgas Nusantaranya perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu. Tak hanya di Tapanuli Utara, di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah. Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018. Untuk itu, Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik.
“Isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 telah membuat panas situasi di sejumlah daerah. Jajaran TNI dan kalangan kepolisian yang setia menjaga netralitas institusinya mengkhawatirkan situasi ini,” tegasnya.
Dalam catatan IPW, ketidaknetralan polisi ini bukanlah yang pertama. Di pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah Polsek dan polres. IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar. Namun masih saja banyak oknum-oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di pilkada 2018.
“Untuk menertibkan ulah oknum-oknum ini dan untuk menciptakan pilkada 2018 yang damai, Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada Paslon tertentu,” pungkasnya.
Adi Prawira
