Wartapilihan.com, Jakarta – Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI, Jendral Gatot Nurmantyo di Gedung DPR kemarin (6/2). Turut hadir Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan laut, Laksamana TNI Ade Supandi S.E., M.A.P. dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Dalam pertemuan ini diantaranya membahas, evaluasi pencapaian program anggaran dan evaluasi pencapaian kegiatan Kemhan/TNI Tahun 2016, rencana program kerja anggaran dan rencana kegiatan
Kemhan/TNI Tahun 2017, laporan realisasi anggaran Kemhan/TNI tahun anggaran 2016, tindak lanjut hasil temuan BPK RI tahun anggaran 2016 dan isu-isu aktual di bidang pertahanan dan solusi penyelesaiannya.
“Dana yang digunakan oleh Mabes TNI diprioritaskan untuk dana operasional, baik artileri darat, laut maupun udara. Selebihnya dana belanja pegawai,” kata Gatot.
Isu aktual di bidang pertahanan yang sedang berkembang adalah Teritorial Laut Cina Selatan. Konflik di Laut Cina Selatan mencuat setelah Cina mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan ke dalam teritorialnya. Klaim tersebut membuat Cina terlibat sengketa wilayah dengan sejumlah negara ASEAN, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan (LCS), Gatot menekankan TNI berpedoman pada kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia. “Pemerintah sudah mengimbau agar semua negara mewujudkan situasi aman di Laut Cina Selatan dan tak memicu instabilitas karena itu urat nadi ekonomi dunia,” katanya. |
Reporter : Ahmad Zuhdi
