Jangan sampai, kubu pasangan nomor urut 01 mengampanyekan program itu sebagai trik agar memperoleh keuntungan elektoral.
Wartapilihan.com, Jakarta — Cawapres nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, menyatakan dirinya akan membawa gagasan baru yang dilontarkan oleh Jokowi dalam debat ketiga Pilpres 2019. Seperti kartu prakerja yang belakangan banyak dikritisi oleh kubu Prabowo-Sandi.
“Prakerja itu untuk meningkatkan sumber daya manusia kita saja. Sudah dilontarkan Pak Jokowi, ya tentu akan saya bawa juga dalam debat nanti,” kata Kiai Ma’ruf menjawab wartawan di kediamannya Jalan Situbondo, Menteng, Kamis (14/3).
Lebih jauh, Kiai Ma’ruf mengatakan bahwa kartu prakerja akan menjadi salah satu bagian dari rencana kerja dan kebijakan Jokowi serta dirinya bila terpilih nanti.
Untuk diketahui, debat ketiga akan diikuti oleh dua cawapres saja, KH Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. Tema debat cawapres ini adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.
Saat ditanya mengenai tudingan segelintir pihak bahwa bantuan pendidikan di era pemerintahan Jokowi belum tepat sasaran, Kiai Ma’ruf menjawab sebaliknya. Bila dituding tak tepat sasaran, buktinya bantuan pendidikan memang dinikmati oleh sekolah dan pelajar.
“Saya kira tidak ada komplain dari masyarakat. Dana BOS (bantuan operasional sekolah, red) berjalan kok,” imbuhnya.
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menantang kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin untuk menyebutkan nominal dana untuk pengangguran dalam kartu prakerja. Jangan sampai, kubu pasangan nomor urut 01 mengampanyekan program itu sebagai trik agar memperoleh keuntungan elektoral.
Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar, meminta kepada kubu Jokowi-Ma’ruf Amin untuk memberikan rasionalisasi atas program kartu prakerja berupa angka atau jumlah nominal yang akan diberikan.
“Dari kemarin saya tantangin, coba sebut nominalnya berapa yang dikasih ke pengangguran. Bagi saya, mohon maaf, ini melakukan trik elektoral,” kata Dahnil, di Media Center Prabowo-Sandi, Rabu (6/3).
Dahnil menjelaskan, kartu prakerja hanya cocok digunakan untuk konsep negara kesejahteraan atau welfare state seperti Islandia, Swedia, Norwedia, Denmark, dan Finlandia. Ia mengatakan negara dengan konsep kesejahteraan tersebut memiliki kapasitas fiskal yang besar dengan penduduk yang kecil.
Jika diterapkan di Indonesia, dia menambahkan, kartu itu justru dapat mengakibatkan disinsentif bagi para pekerja di sektor informal. Selain itu, mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu mengkhawatirkan, jika kartu prakerja diberlakukan di Indonesia maka akan banyak pekerjaan swasta bergaji rendah memilih menjadi pengangguran untuk mendapat insentif.
“Coba bayangkan pekerjaan di sektor informal, seperti orang-orang yang bekerja di rumah tangga itu enggak digaji hanya cukup makan, tiba-tiba ada honor untuk pengangguran. Mereka akan memilih jadi pengangguran,” kata dia.
