Kuasa Hukum Prabowo Nilai Kenaikan LHKPN Jokowi-Ma’ruf Tidak Wajar

by

Pada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tersebut juga ditemukan sumbangan dari 3 kelompok bernama Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng, dan Pengusaha Muda Semarang.

Wartapilihan.com, Jakarta — Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, kosakata jujur dan adil tercantum di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum tertinggi (the supreme law of the land). Menurutnya, kosakata itu harus diimplementasikan, termasuk dalam dilaporan sumbangan dana kampanye kepada masyarakat.

“UU Pemilu mewajibkan peserta pemilu untuk membuat laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada publik,” kata Bambang, Rabu (12/6).

Tim kuasa hukum. menemukan fakta pasangan calon 01 Jokowi-KH Ma’ruf Amin (Paslon 01) dalam melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye. Dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01 tanggal 25 April 2019, tertulis sumbangan pribadi Ir. Joko Widodo sejumlah Rp19.508.272.030. (sembilan belas miliar lima ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah) dan bentuk barang Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Padahal, di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Joko Widodo yang diumumkan KPU pada tanggal 12 April 2019, harta kekayaan berupa Kas dan Setara Kas hanya berjumlah Rp 6.109.234.704 (enam miliar seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah).

“Ada pertanyaan, apakah dalam waktu 13 (tiga belas) hari saja, harta kekayaan Ir. Joko Widodo berupa Kas dan Setara Kas bertambah hingga sebesar Rp 13.399.037.326 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah),” kata Bambang.

Pada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tersebut juga ditemukan sumbangan dari 3 kelompok bernama Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng, dan Pengusaha Muda Semarang, Total sumbangan Rp 33.963.880.000 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun diketahui, bahwa alamat, NPWP, dan identitas pimpinan kelompok tersebut sama.

Indonesian Corruption Watch (ICW), menyatakan ada sumbangan dari dua kumpulan bernama Golfer TRG dan Golfer TBIG yang masing-masing menyumbangsebesar Golfer TRG Rp 18.197.500.000 (Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan perkumpulan Golfer TBIG: sebesar Rp 19.724.404.138 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan).

Kedua kelompok ditenggarai berasal dari Bendahara Paslon 01 serta diduga untuk menampung modus penyumbangan untuk mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya dan mengakomodasi penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

“Teknik Pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli dana kampanye diduga umum terjadi dalam Pemilu,” kata Bambang.

Fakta-fakta itu, jelas Bambang, menegaskan adanya pelanggaran atas asas prinsip kejujuran dan keadilan dalam penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Hal tersebut juga melanggar Pasal 525 UU No. 7 Tahun 2017. Hal di atas juga menjelaskan ada isu moralitas yang seharusnya menjadi “concern” dalam penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden.

“MK sebagai the guardian of constitution dan the protector of democracy patut menggali lebih dalam hal ini guna mewujudkan keadilan substantif,” ujar Bambang.

Adi Prawiranegara