“Saya mendesak pemerintah Australia untuk mengurungkan rencananya itu,” ujar Sukamta.
Wartapilihan.com, Jakarta — Australia berencana memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Kota Tel Aviv ke Yerusalem dengan alasan untuk mewujudkan solusi dua negara.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan, alasan Australia terkesan kontraproduktif. Pemindahan ini, menurutnya, justru akan semakin membahayakan situasi perdamaian di kawasan Timur Tengah, bukan malah menjadi solusi. Perdamaian seperti apa yang mereka maksud?
“Kami menyayangkan sikap Pemerintah Australia tersebut yang menantang suara internasional lewat penolakan dari 128 negara anggota PBB dalam Sidang Umum,” ujar Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini kepada Wartapilihan.com, Kamis (18/10).
Lebih lanjut, Sukamta menjelaskan, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di seluruh dunia. Bagaimana tidak, negara-negara yang mengklaim sebagai negara demokratis justru kebijakannya bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghendaki suara mayoritas.
“Tentunya ini tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai sikap AS yang ingin memindahkan kedubesnya ke Yerusalem diikuti oleh negara-negara lain. Saya mendesak pemerintah Australia untuk mengurungkan rencananya itu,” ujar Sekretaris Fraksi PKS ini.
Senada, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pihaknya mendesak Australia dan negara-negara lain untuk mendukung proses perdamaian Israel-Palestina.
“Untuk terus mendukung proses perdamaian Palestina-Israel sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati dan tidak mengambil langkah yang dapat mengancam proses perdamaian itu sendiri dan mengancam stabilitas keamanan dunia,” kata Retno saat menerima kunjungan Menlu Palestina, Riyad Al-Maliki, Selasa (16/10).
Sebelumnya, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan Australia akan mempertimbangkan pengakuan resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan mereka ke kota kuno itu dari Tel Aviv.
Indonesia selalu menegaskan, tak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum tercapai solusi dua negara dengan Palestina. Adapun status Yerusalem adalah masalah yang sangat sensitif bagi Israel dan Palestina.
Menlu Palestina, Al-Maliki, yang berbicara di samping Menlu Retno, mengatakan dirinya sedih mendengar pernyataan PM Morrison. Ia mengatakan Australia akan melanggar hukum internasional dan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB jika memindahkan kedutaan ke Yerusalem.
“Australia (juga) akan mengganggu hubungan perdagangan dan bisnis dengan negara-negara di dunia, khususnya Arab dan negara-negara Islam,” kata Al-Maliki.
Ahmad Zuhdi
