Polisi berdalih bahwa panitia aksi tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
Wartapilihan.com, Surabaya — Rangkaian peristiwa mewarnai terjadinya Deklarasi Relawan #2019GantiPresiden Jawa Timur di Surabaya, Ahad (26/8). Acara di Tugu Pahlawan Surabaya tersebut mendapat perlakuan diskriminatif dari pihak kepolisian.
Koordinator Tim Media #2019GantiPresiden Agus Maksum mengatakan, sebelum acara ini digelar, pihaknya telah taati seluruh persyaratan hukum sesuai perundang-undangan. UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan, penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Kedua, pemberitahuan secara tertulis yang dimaksud selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai.
“Namun pihak aparat penegak hukum khusus Polisi menyatakan bahwa aksi Deklarasi #2019GantiPresiden sebagai aksi terlarang karena tak prosedural, Polisi berdalih bahwa panitia aksi ini tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP),” ujar Agus di Surabaya, Ahad (26/8).
Padahal, lanjutnya, aturan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan. Pasalnya, surat pemberitahuan tersebut sudah diterima dan sudah ada tanda tangan pihak Polrestabes Surabaya saat surat tersebut diterima.
“Komitmen kami untuk menggelar aksi secara damai dan bermartabat tetap kami gelar dengan dasar menghormati aspirasi publik yang semakin menguat,” ujar dia.
“Sayangnya polisi bersikap tidak adil. Aksi kami dibubarkan dengan tindakan represif. Sikap ini sungguh menciderai kebebasan berpendapat di muka umum,” imbuhnya.
Karena itu, pihaknya tetap menggelar Aksi Deklarasi di depan DPRD Jawa Timur. Menurut dia, perbedaan perlakuan aparat terhadap dua kubu yang bersebrangan sangat jelas terlihat. Agus menjelaskan, di waktu yang sama, aksi serupa di depan Hotel Majapahit kembali terjadi, massa memaksa Ahmad Dhani membatalkan kehadirannya ke lokasi deklarasi.
“Peristiwa ini menunjukkan kembali ketidakadilan polisi dalam menegakkan hukum. Terjadi pembiaran! Bahkan terkesan difasilitasi dengan memblokade atau menutup Jalan Tunjungan dengan tujuan agar aksi kontra #2019GantiPresiden leluasa menyampaikan orasinya,” tegasnya.
Kendati demikian, ia tetap bersyukur meskipun deklarasi dilakukan dengan panggung becak. Sebelumnya, aparat kepolisian menyita dua mobil komando yang akan digunakan. Sedangkan, mobil komando massa kontra dibiarkan berada di lokasi dalam kondisi baik.
“Aksi kami dilanjutkan di depan DPRD Jawa Timur dengan segala keterbatasan. Alhamdulillah, ada tukang becak yang mempersilahkan kami untuk memakai becaknya sebagai panggung orasi sekaligus deklarasi. Dan pada saat bersamaan Massa aksi deklarasi #2019GantiPresiden semakin berdatangan,” ungkapnya, terharu.
Dikarenakan polisi tetap berkeinginan kuat membubarkan massa aksi deklarasi #2019GantiPresiden. Massa aksi kontra #2019GantiPresiden terus berdatangan Gesekan hampir tak terhindarkan. Akhirnya, Agus dan kawan-kawan memutuskan untuk membubarkan diri demi keamanan dan menjaga situasi tetap kondusif.
“Seluruh peserta aksi membubarkan diri, sebagian masuk ke Masjid Kemayoran untuk bersiap melaksanakan shalat dzuhur. Tak lama kemudian Banser dan GP Ansor masuk ke Masjid Kemayoran dan melakukan persekusi terhadap massa #2019GantiPresiden yang sedang beristirahat menunggu shalat dzuhur,” terangnya.
Karena suasana tidak kondusif, massa #2019GantiPresiden membubarkan diri dan membatalkan untuk sholat dhuhur di Masjid Takmiriyah. Atas kejadian tersebut, pihaknya mengultimatum aparat penegak hukum khususnya Polri untuk bersikap adil khususnya dalam mengawal berjalannya Pemilu pada tahun 2019, demi menjaga martabat Institusi kepolisian sendiri.
“Kami tegaskan kepada masyarakat yang kontra bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan konstitusional sekaligus gerakan moral untuk memberikan penyadaran tentang pentingnya pergantian kepemimpinan nasional demi Indonesia yang lebih baik,” ujar Agus.
“Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu, fokus kepada permasalahan bangsa yang muaranya kepada pergantian kepemimpinan nasional,” pungkasnya.
Senada dengannya, inisiator Gerakan #2019GantiPresiden MardaniAlisera mengatakan, Gerakan #2019GantiPresiden adalah bagian dari kebebasan berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat. Justru gerakan ini sudah memberi kontribusi bagi terwujudnya partisipasi aktif warga bagi proses politik yg terjadi.
“Hal ini meningkatkan kualitas demokrasi kita. Karena demokrasi pada prinsipnya kedaulatan rakyat. Dan itu terwujud pada tingkat partisipasi publik dalam proses politik dan dalam pemilu,” ujar Mardani.
Mardani menjelaskan, semua proses deklarasi selalu ikuti prosedur baik dalam mendapatkan izin atau pemberitahuan kegiatan. Pihaknya juga membuat publikasi sesuai kemampuan. “Jadi ini gerakan yang transparan, damai, tertib dan penuh keceriaan,” ungkapnya.
“Dan publik kian dewasa, karena kita dapat berbeda pendapat namun tetap dapat saling menghargai. Mau yang dua periode atau satu periode semua punya hak menyampaikan pendapat dan dijamin Undang-Undang,” sambung Mardani.
Karena itu, ia mengimbau pihak-pihak terkait untuk menjadi ayah yang bijak bagi semua anak bangsa yang ingin mencintai negeri ini walau kadang dengan cara yang unik seperti GGeraka #2019GantiPresiden
“Pada waktunya nanti gerakan #2019GantiPresiden ini akan membuat keputusan besar, karena seperti diketahui sudah ada dua kandidat yang maju dalam pilpres 2019,” ungkap dia.
Mardani meminta waktu kepada pihak terkait dan pihaknya tetap akan berpegang pada prinsip edukasi publik dengan cara elegan, santun, dan konstitusional.
“Beberapa orang atau kelompok yang melakukan penolakan deklarasi harus kita hormati, mereka juga menyampaikan aspirasi yang diatur dalam demokrasi. Tinggal polisi mengatur dua belah pihak agar semua bisa berjalan tertib dan sesuai aturan hukum,” saran dia.
Mardani menjelaskan, masyarakat harus terus diedukasi bahwa dalam demokrasi akan sering dijumpai perbedaan-perbedaan. Semakin dewasa masyarakat berdemokrasi, semakin menghormati perbedaan.
Ia berharap para pendukung #2019GantiPresiden, maupun kelompok penolaknya yaitu #Tetap2Periode bisa saling menghormati, sehingga demokrasi berjalan sesuai UU dan konstitusi.
“Mari hilangkan kebencian dan persekusi serta pengadangan. Semua ini demi kualitas demokrasi dan bernegara kita agar semakin baik dan tumbuh menjadi negara besar yang menghargai perbedaan. Dan yang terpenting lagi bagi kedua belah pihak adalah jaga ketertiban umum sebagai syarat utama 2019GantiPresiden,” tutupnya.
Adi Prawira
