Media sosial di dunia Arab kembali membara menyusul pernyataan Menlu Saudi yang mencirikan Hamas sebagai ‘organisasi teroris’.
Wartapilihan.com, Qatar – Ucapan Adel al-Jubeir, Menlu Saudi, muncul sebagai bagian dari keretakan antara Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Pada tanggal 5 Juni, Arab Saudi, UEA, dan, Bahrain mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena dukungannya terhadap “terorisme”, sebuah tuduhan yang telah berkali-kali ditolak Qatar.
Tagar yang diterjemahkan sebagai “Hamas adalah perlawanan, bukan terorisme” mulai meramaikan media sosial pada hari Kamis (8/6).
Ribuan pengguna media sosial menekankan bahwa perlawanan adalah hak rakyat Palestina untuk mendapatkan kebebasan dari pendudukan Israel. Mereka juga mengatakan bahwa berbicara tentang Hamas sebagai “gerakan teroris” adalah melakukan pelayanan kepada Israel dan menggemakan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Mereka juga mengatakan posisi Hamas sebagai gerakan perlawanan bukanlah masalah yang harus diperdebatkan di dunia Arab.
Analis Palestina, Sari Orabi, menulis di Facebook: “Kami tidak berkewajiban untuk menegaskan apa yang tidak diperdebatkan, hanya para penjahat dan orang-orang rendahan yang tidak setuju dengan kami, dan mereka mengenal diri mereka sendiri.”
Salim al-Menhali, seorang profesor hubungan internasional yang berbasis di UAE, mengatakan:
“Adalah normal bahwa Hamas adalah perlawanan, bukan terorisme,karena hal itu tidak menyerang siapa pun; ia membela Palestina dari penjajah”.
Mantan tahanan Palestina, Mahmoud Merdawe, menulis di Twitter: “Pendudukan (Israel) bersukacita atas beberapa posisi resmi Arab yang menggambarkan Hamas sebagai gerakan teroris”.
Pernyataan publik Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengejutkan banyak orang di dunia Arab. Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, menanggapi komentar tersebut: “Pernyataan yang menggambarkan Hamas sebagai kelompok teror ditolak dan merupakan distorsi citra kita dan menunjukkan bias yang jelas terhadap pendudukan Zionis.”
Ayman Nour, seorang politikus Mesir, menyatakan keterkejutannya: “Pernyataan Menlu Saudi di Paris adalah bukti (Saudi) dalam keadaan kebingungan”.
Qatar yang menjadi tuan rumah beberapa pemimpin politik Hamas di Doha menanggapi tuntutan Saudi tersebut dengan mengatakan bahwa kehadiran para pemimpin ini telah “dikoordinasikan dengan Amerika Serikat” dan ditujukan untuk memfasilitasi persatuan Palestina.
“Ini adalah bagian dari usaha kita untuk menengahi antara faksi Palestina untuk mencapai rekonsiliasi,” kata Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani kepada Al Jazeera.
Dalam sebuah wawancara dengan Rusia Today, Menlu Qatar mengatakan: “AS memandang Hamas sebagai organisasi teror. Tetapi ke seluruh negara-negara Arab, ini adalah gerakan perlawanan yang sah. Kami tidak mendukung Hamas, kami mendukung Orang Palestina.”
Hamas yang didirikan di Jalur Gaza pada tahun 1987 mendefinisikan dirinya sebagai gerakan pembebasan nasional Islam Palestina dan perlawanan yang bertujuan untuk “membebaskan Palestina dan menghadapi proyek Zionis”.
Moedja Adzim
