“Masalah terbesar dalam ekonomi kita adalah APBN sudah terpisah dari ekonomi masyarakat.”
Oleh: Salamuddin Daeng
Wartapilihan.com, Jakarta — APBN sekarang jelas hanya memikirkan kepentingan pemerintahan semata, yakni penerimaan pemerintah dari pajak, non pajak, royalti, bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) termasuk utang.
Bukan bermaksud membela Sri Mulyani, karena memang logika Sri Mulyani bahwa dolar menguat menguntungkan APBN itu adalah logika yang yang nyata dalam praktek APBN Indonesia.
Tentu saja kalau dolar naik pendapatan pemerintah naik dari tiga sumber. Pertama, penerimaan pajak bea masuk sudah pasti naik. Kedua, penerimaan pajak dan royalti dari perusahaan ekspor sumber daya alam sudah pasti naik karena revenue perusahaan naik. Ketiga, penerimaan bagi hasil dari ekspor minyak mentah pasti naik bahkan doble dari peningkatan harga minyak dan peningkatan dolar itu sendiri. Dan terakhir, keempat, penerimaan utang dari donor ketika dikonversi ke dalam rupiah akan naik berkali kali lipat.
Jadi logika di atas yang sedang dimainkan oleh pemerintah. Lalu apa dampak bagi ekonomi nasional, perusahaan nasional dan BUMN? Ini masalah lain bukan masalah pemerintah.
Pihak yang terkena dampak dari peningkatan nilai dolar terhadap rupiah adalah:
Pertama, Pertamina dan PLN yang membeli minyak mentah dan energi primer bagi PLN dengan dolar. Dampak nya double karena peningkatan harga minyak mentah dan energi primer serta peningkatan nilai dolar sendiri. Namun ini bukan masalah pemerintah akan tetapi masalah BUMN. Karena subsidi dari APBN sudah dihapus maka otomatis pemerintah tidak terkena beban. Beban subsidi telah dialihkan ke BUMN. Maka BUMN silakan mengambil hutang sendiri untuk subsidi.
Kedua, perusahaan-perusahaan industri dalam negeri yang bergantung pada bahan baku impor. Mereka akan terkena dampak langsung karena bahan baku mahal. Tapi ini bukan urusan pemerintah. Silakan perusahaan perusahaan menjual produk mereka lebih mahal. Malah semakin mahal harga produk industri nantinya penerimaan pajak pemerintah tambah besar.
Ketiga, perusahaan-perusahaan impor bahan pokok, pangan dan obat obatan. Mereka akan terkena dampak karena harga beli dengan dolar pasti mahal. Tapi ini bukan masalah pemerintah, tapi masalah perusahaan importir. Silakan jual dengan harga lebih mahal pada konsumen. Malah kalau semakin mahal pendapatan pajak pemerintah akan semakin besar.
Mamang akan ada masalah dengan utang pemerintah dan BUMN, tapi itu bukan masalah bagi pemerintah karena pemerintah tinggal nambah utang lagi. Sementara BUMN tingal jual aset asetnya. Semakin banyak aset yang dijual maka peneriman pemerintah dari pajak dan penjualan aset akan semakin besar. Jadi begitulah sistem ekonomi sekarang bekerja.