Dimana ‘Quick Count’ Seharusnya?

by

Perhitungan cepat atau quick count adalah tontonan favorite setiap ada ajang kontestasi seperti pilkada atau pilpres. Apa dan untuk siapa quick count ini?

Wartapilihan.com, Depok– Kita mulai dari awal. Ketika kita mau meneliti sesuatu, tentukan dulu populasinya. Dalam penelitian, biasanya peneliti terbentur dengan biaya (biayanya besar jika diteliti semua), waktu (waktunya lama), tenaga atau tingkat kesulitan (capek menjangkau daerah-daerah terpencil) dan sebagainya. Dari situ muncullah teori sampling, mengambil sebagian untuk mewakili keseluruhan. Biayanya murah, waktunya singkat dan tidak perlu banyak tenaga.

Dalam pemilu, data diambil dari keseluruhan rakyat Indonesia yg sudah mempunyai hak pilih (populasi). Artinya data yg diambil 100%. Negara melalui APBN membiayai penyelenggaraan dan menentukan batas waktu pemilu. Sudah ada dana, tenaga (kpu, bawaslu, petugas kpps, saksi-saksi,  dll) dan waktu yg cukup. Berarti hasil pemilu dianggap valid untuk mengetahui kehendak rakyat. Tentu dengan catatan jika prosesnya tidak ada kecurangan.

Lalu, apa gunanya lembaga survei untuk menghitung cepat (quick count/QC), toh nanti juga akan mendapatkan hasil nyata (real count/RQ)? Apakah terbentur biaya? Kan sudah ada APBN. Apakah terbentur waktu? Kan ditunggu hasilnya sampai  22 Mei, waktu yg cukup lama. Apakah terbentur tenaga? Kan sudah ada KPU, bawaslu dan petugas KPPS. Jadi, QC dalam pemilu sebenarnya buang-buang waktu, tenaga dan uang.

Lembaga survei bukan haram. Tapi lebih pada kepentingan internal. Kurang tepat kalau dipublikasikan secara umum di media-media mainstream. Lembaga survei berguna bagi para calon presiden, gubernur atau bupati/walikota yg sedang mencalonkan diri utk mengukur kekuatan diri dan rival.

Mengapa lembaga survei buang-buang waktu, biaya dan tenaga untuk melakukan QC dalam pemilu kali ini di televisi? Tentu baiayanya tidak murah. Selain membayar tenaga survei yang jumlahnya banyak, juga bayar ke televisi. Dugaan saya, kalau hasilnya mendekati, lembaga survei tersebut bakal laris dipakai para calon gubernur, bupati atau walikota. Selain itu banyak proyek-proyek survei lain yang bisa diambil karena dianggap kredibel.

Ini bukan soal sample yg kurang acak atau teknik sampling yang tidak ilmiah. Tapi lebih pada kepatutan suatu hasil pemilu dibuat QC-nya. Tanyakan pada diri sendiri, apa guna QC tersebut.

Penulis:

Dr. Ir. Budi Handrianto

Dosen Pasca Sarjana UIKA Bogor