Antisipasi Kerusuhan, Kewenangan Gubernur DKI Dibatasi

by

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) DKI sudah mengidentifikasi kerusuhan sosial sebagai salah satu bencana Jakarta.

Wartapilihan.com, Jakarta — Banyak yang bertanya, terutama Netizen, dimana Gubernur DKI saat terjadi unjuk rasa 21-23 Mei 2019 kemarin? Pengamat tata kota dan kebijakan publik, Elisa, melalui akun twitternya (@elisa_jkt) menyoroti UU 29/2007 tentang kewenangan Gubernur DKI ketika terjadi huru-hara di ibu kota. Pasalnya, aspek keamanan merupakan urusan yang dikecualikan.

Padahal, jika melihat pada kondisi kerusuhan 22 Mei lalu, gubernur DKI Jakarta memiliki langkah strategis untuk mengantisipasi dugaan tindakan kejahatan secara luas yang dilakukan oknum aparat. Namun, hal itu bukan sepenuhnya wewenang gubernur, meskipun lokasi aksi berada di ring satu Jakarta.

“Nah, saya melihat harapan sebagian netizen pada gubernur sepertinya tinggi juga. Mungkin bisa jadi bahan masukan untuk revisi UU DKI,” kata Elisa.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sebenarnya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) DKI sudah mengidentifikasi kerusuhan sosial sebagai salah satu bencana Jakarta. Namun, ia tak dapat menjelaskan lebih jauh terkait langkah penanggulangan untuk Pemprov DKI apakah sebatas di koordinasi atau bisa pada tahap eksekusi.

“Oh iya, DKI juga punya wewenang di ketertiban, via Perda Tibum. Tapi isi perdanya cuma sibuk ngurusin PKL sampai becak, plus portal dan polisi tidur, permen karet dan kebisingan. Sementara, kalau pakai petasan kudu ijin gubernur atau pejabat yang ditunjuk dulu,” kata dia.

Meskipun jika demo merusak fasilitas umum, dan melanggar Perda Tibum, namun PPNS-nya tidak punya wewenang untuk penangkapan dan penahanan. Sebab kewenangan kembali ke polisi.

“Jadi Satpol PP ngapain? Seingat saya dari Pergub soal Satpol PP, mereka wajib membantu masyarakat dan mejaga aset pemerintah. Kalaupun ada yang ketangkap basah seperti merusak fasilitas publik, Satpol PP sepertinya cuma bisa antarkan ke kantor polisi,” ujar Elisa.

Ia menilai, maksud dari UU 29/2007 komando keamanan, intelijen, dan lain-lain bukan ada pada gubernur. Namun dia bisa menghadirkan keamanan dalam rupa lain, seperti koordinasi dengan TNI/Polri.

“Mereka butuh apa, DKI bisa bantu, Satpol PP bantu jaga aset publik dan warga,” ujarnya.

Adi Prawiranegara