Ambil Sikap Tegas

by
foto:istimewa

Leo Batu Bara menampik, M. Yusuf dipidanakan atas rekomendasi Dewan Pers hingga tewas di Lapas Kelas IIB kota Baru Kalimantan Selatan.

Wartapilihan.com, Jakarta – Kasus meninggalnya M Yusuf, seorang wartawan Sinar Pagi Baru dan Kemajuan Rakyat di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas-red) Kelas IIB Kota Baru Kalimantan Selatan. Kisruh saling menyalahkan di pengurus dewan pers dengan puluhan organisasi pers nasional dan ribuan umat pers belum menemukan titik temu yang baik.

Kasus M. Yusuf disebutkan melanggar Pasal 45A UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 terkait Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman enam tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.

Pasca 15 hari menghuni tahanan, Yusuf lalu dikabarkan meninggal dunia. Keberadaan Yusuf dipenjara itu sendiri ditengarai karena penulisan berita yang dianggap menyudutkan dan cenderung provokatif terkait konflik antara masyarakat dan PT. Multi Agro Sarana Mandiri (MSAM).

Hal inilah yang kemudian menjadi penyulut kemarahan ratusan wartawan yang saat ini tengah berencana menggugat Dewan Pers terkait fungsi dan peranannya sebagai lembaga pelindung aktivitas profesi wartawan dalam melakukan proses pemberitaan hingga menayangkan karya jurnalistik.

Pihak Dewan Pers Leo Batu Bara menjelaskan sebelumnya sempat memberikan masukan kepada pihak kepolisian yang mendatangi Dewan Pers untuk tidak mengkriminalisasi M. Yusuf jika terkait karya jurnalistik.

“Jika sarana yang digunakan seperti media sosial, maka hal itu bukan lagi ranah dan tanggungjawab Dewan Pers,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Warta Pilihan, Senin (2/7).

Menurut Leo, polisi tersebut menyampaikan bahwa adanya pengiriman tulisan melalui Whatsapp, M. Yusuf juga disebutkan mengkordinir aksi dan membagi-bagikan uang. Inilah yang menurut Leo bukan ranah Dewan Pers melainkan ranah hukum.

Sementara itu, Pemimpin Sinar Pagi baru, Rinaldo, membantah semua penjelasan Leo Batubara. Ia menegaskan, M. Yusuf dilaporkan terkait pemberitaan dan itu jelas. Saat itu Kapolres dan penyidik berkordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Pers dan akhirnya mereka mengeluarkan Surat No.21/DP/KSA/3/2018m

“Surat tersebut berisi bahwa pemberitaan M. Yusuf bukan kepentingan umum dan bukan karya jurnalistik, tidak menjalankan fungsi perannya sebagai pers dan beritikad buruk,” kata dia.

Sementara itu, Sekjen Majelis Pers Ozzy S Sudiro menyatakan pihaknya akan mengakomodir semua aspirasi umat pers dan organisasi profesi wartawan yang saat ini terus mendesak Majelis Pers (MP) untuk mengambil sikap terkait keberadaan Dewan Pers yang hingga kini tidak bisa melindungi kinerja wartawan dan juga cenderung disebut tebang pilih dalam merangkum semua aspirasi umar pers.

“Majelis Pers akan ambil sikap dan akan melakukan review serta menyurati Dewan pers terkait hal ini,” ujarnya, singkat.

Turut hadir para Ketua Umum dan Sekjen dari beberapa organisai profesi seperti,
Ozzy Sulaiman Sekjen Majelis Pers/ Ketum KWRI, Hence Mandagi Ketum SPRI, Hans Kawengian Ketum KOWAPPI, Dody sekjen PJNI, Andi malarangan ketum PERWAPI, Masfendy ketum Srikat pewarta, Helmy Romdhoni Ketum JMN, Taufiq Rachman Ketum IPJI, Marlon Brando Ketua IMO, Yulius Lase Ketua PWO, Budi Sekjen AWDI, , Ronaldo Ketua PWRI, serta para pengurus FPII, dan Andre Ketua Umum FKMI.

Adi Prawira

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *