Diskusi yang menyedot perhatian luas publik tersebut tidak sekadar menjadi ajang tanya-jawab formal, melainkan pembedahan menyeluruh terhadap bangunan berpikir Rocky Gerung.
Wartapilihan.com, Jakarta– Di tengah gelombang keheranan publik mengenai posisi politik Rocky yang belakangan dinilai melunak—bahkan kerap dianggap membela sejumlah program andalan rezim pemerintahan baru—Bagus Muljadi melontarkan rentetan pertanyaan lugas tanpa basa-basi: Mengapa seorang figur yang menahbiskan dirinya sebagai oposisi permanen dan pemuja libertarianisme kini tampak berdiri searah dengan kekuasaan?
Dari titik tolak inilah perdebatan bergulir, membongkar relasi antara etika kekuasaan, ilusi netralitas intelektual, kontradiksi libertarianisme versus kewajiban konstitusional, hingga polemik tajam seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan pendidikan nasional.
Retorika Oposisi dan Uji Konsistensi Intelektual
Kecurigaan publik terhadap Rocky Gerung bukan tanpa dasar. Selama bertahun-tahun, Rocky identik dengan frasa “akal sehat”, diktum “no counter”, dan serbuan kritik tanpa jeda terhadap pemerintah. Publik terbiasa melihatnya berdiri di seberang barikade istana. Namun, ketika pergantian rezim berlangsung dan arah kebijakan negara mulai melibatkan berbagai figur kritis ke dalam orbit kekuasaan, posisi Rocky menjadi tanda tanya besar.
Bagus Muljadi langsung menyasar inti persoalan: Apakah ada pergeseran sikap moral dan kompromi pragmatis di balik analisis-analisis Rocky belakangan ini?
Rocky menepis anggapan bahwa dirinya telah beralih menjadi pembela kekuasaan. Menurutnya, publik kerap terjebak dalam simplifikasi politik biner: jika seseorang tidak mengumpat pemerintah, maka ia otomatis menjadi pendukung pemerintah; jika seseorang menyetujui sebuah program, ia dianggap telah menjual daya kritisnya.
Bagi Rocky, konsistensi seorang intelektual tidak diukur dari kebencian buta terhadap siapa yang memegang mandat kepresidenan, melainkan dari kesetiaannya pada prinsip nalar publik dan teks konstitusi. Kritik, lanjutnya, adalah instrumen pengasah pikiran, bukan komoditas partisan.
“Saya tidak pernah memihak pemerintah. Saya memihak pada konstitusi,” tegas Rocky menanggapi cecaran Bagus.
Ia membedakan secara tegas antara konsep dasar sebuah kebijakan publik dengan praktik operasional birokrasi. Apabila sebuah gagasan berakar langsung pada amanat dasar negara—seperti pencerdasan kehidupan bangsa dan perlindungan warga rentan—maka tugas intelektual adalah memastikan gagasan tersebut dipahami secara jernih, sembari terus meneliti celah implementasinya.
Libertarianisme, Peran Negara, dan Tuntutan Konstitusi
Salah satu pertarungan pemikiran paling alot dalam percakapan tersebut terjadi ketika Bagus Muljadi menguji fondasi filosofis Rocky. Sebagai seorang pengagum kebebasan individu (libertarianisme), bagaimana mungkin Rocky dapat merestui intervensi negara yang begitu masif dalam perekonomian, mulai dari pembentukan koperasi raksasa hingga program-program subsidi langsung?
Di hadapan Bagus, kontradiksi itu dikupas lapis demi lapis. Mazhab libertarian tulen memandang negara sekadar sebagai “penjaga malam” (night-watchman state) yang fungsinya dibatasi pada penegakan hukum dan perlindungan hak milik, sementara pasar bebas dibiarkan bekerja sendiri. Namun, dalam konteks Indonesia, kebebasan individu yang mutlak tanpa perlindungan basis material hanya akan menghasilkan kanibalisme sosial.
Rocky menjelaskan bahwa cara pandangnya terhadap Indonesia berdiri di atas dualitas yang tak terhindarkan: di satu sisi menuntut kebebasan berpikir dan hak-hak sipil tanpa represi aparat, namun di sisi lain mengakui bahwa struktur ekonomi republik ini lahir dari komitmen sosialisme konstitusional.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan bumi serta kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Ketika saya membela koperasi dan program perlindungan sosial bagi warga miskin, itu bukan karena saya mendukung seorang presiden, melainkan karena hal itu merupakan mandat tertulis konstitusi yang wajib dieksekusi oleh siapa pun penguasanya,” urai Rocky.
Bagus Muljadi lantas mengingatkan risiko nyata dari keterlibatan negara yang terlampau dalam: birokrasi yang gemuk, inefisiensi alokasi sumber daya, hingga jebakan paternalisme di mana warga negara diperlakukan sekadar sebagai penerima bantuan yang pasif, bukan entitas yang berdaya. Rocky mengiyakan ancaman tersebut, menegaskan bahwa tugas oposisi dan akademisi justru berdiri di titik rawan itu: mengawasi agar mandat konstitusi tidak dibelokkan menjadi alat klientelisme politik dan perburuan rente (rent-seeking).
Sengkarut Makan Bergizi Gratis vs Anggaran Pendidikan
Titik kulminasi perdebatan berpindah ke panggung yang jauh lebih konkret: kebijakan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memantik kegelisahan para praktisi dan pemerhati pendidikan di tanah air.
Bagus Muljadi mempertanyakan benturan nyata di lapangan: di saat puluhan triliun rupiah disiapkan untuk mendanai logistik pangan siswa sekolah, masih ada ratusan ribu guru honorer yang menerima upah jauh di bawah batas kelayakan hidup. Mengapa negara seolah lebih memprioritaskan sepiring nasi ketimbang martabat mereka yang mendidik generasi penerus?
Menjawab dilema ini, Rocky Gerung menyajikan analogi yang memantik perdebatan sengit. Menurut Rocky, membangun kecerdasan tidak dapat dipisahkan dari infrastruktur biologis manusia. Pemenuhan nutrisi dan protein bagi anak-anak usia dini adalah syarat mutlak bagi perkembangan jaringan otak (cognitive capacity).
Rocky menggambarkan skenario ekstrem untuk memperlihatkan mata rantai persoalan: jika seluruh anggaran dialihkan hanya untuk memuliakan dan menggaji guru setinggi mungkin, namun anak-anak yang duduk di bangku kelas datang dalam kondisi lapar, kekurangan gizi, dan mengalami hambatan kognitif kronis, maka proses transfer pengetahuan tidak akan pernah berhasil.
“Guru paling cerdas sekalipun akan putus asa jika murid di hadapannya tidak memiliki daya serap otak akibat stunting dan malnutrisi,” ujar Rocky.
Namun, cara Rocky membingkai logika tersebut menuai perdebatan tajam di ruang publik. Bagus Muljadi bersama banyak pengamat lain menyoroti kekeliruan fatal apabila logika itu dibalik menjadi pembenaran untuk memangkas alokasi langsung bagi kesejahteraan tenaga pendidik. Menempatkan gizi anak dan gaji guru dalam posisi antitesis adalah sebuah jebakan logika (false dilemma).
Pertanyaan mendasarnya bukan memilih salah satu di antara anak yang kenyang atau guru yang sejahtera, melainkan mengapa alokasi 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN harus diperebutkan untuk membiayai pengadaan logistik pangan, sementara pos anggaran lain di luar pendidikan masih sangat terbuka untuk ditata ulang demi pemenuhan nutrisi dasar tersebut.
Masuk Lingkaran Kekuasaan: Oposisi yang Terkooptasi atau Nalar di Meja Kebijakan?
Isu paling sensitif yang dibedah dalam dialog tersebut tak pelak menyangkut keberadaan Rocky di pusaran kekuasaan formal, termasuk perannya dalam memberi masukan langsung kepada kepemimpinan nasional.
Bagus Muljadi tidak menahan diri untuk menyuarakan sentimen banyak kalangan di akar rumput: Apakah Rocky Gerung kini telah terkooptasi? Bukankah berada di dekat episentrum kekuasaan berisiko menumpulkan taring intelektual yang selama ini paling garang menguliti kebobrokan negara?
Rocky membela posisinya dengan argumen taktis. Menjadi penasihat atau memberikan pertimbangan kritis dari dekat, baginya, bukanlah bentuk penyerahan diri menjadi yes-man atau penjilat kekuasaan. Justru, ruang di dalam lingkaran itulah yang paling sunyi dari kritik jujur. Ketika istana dipenuhi oleh para penjilat dan pemburu jabatan yang hanya ingin menyenangkan atasan, kehadiran pikiran kritis yang menyengat menjadi sangat vital untuk mencegah lahirnya kebijakan yang melenceng.
Rocky mengklaim bahwa dirinya tidak pernah terikat oleh gaji, fasilitas, apalagi kewajiban untuk menutupi keburukan birokrasi. Sikap kritisnya tidak dijual.
Ia membandingkan perannya dengan tradisi penasihat filosofis masa klasik: sosok yang diundang ke istana bukan untuk membenarkan kehendak sang raja, melainkan untuk mengingatkan batas-batas moral kekuasaan dan kemungkinan kehancuran bila nalar sehat diabaikan. Jika pintu masukan tersebut ditutup atau kekuasaan memilih jalan tiranik, pintu keluar selalu terbuka lebar bagi seorang pemikir bebas.
Dialektika Tanpa Kompromi: Menguji Mutu Demokrasi Kita
Percakapan panjang antara Prof. Bagus Muljadi dan Rocky Gerung ini menyisakan satu pesan penting bagi iklim diskursus Indonesia hari ini: tradisi bedah nalar tanpa kemarahan personal adalah barang langka yang amat berharga.
Bagus Muljadi menunjukkan bagaimana seorang akademisi diaspora mampu bertindak sebagai penguji yang tangguh—tidak silau oleh reputasi lawan bicaranya, tidak terbuai oleh istilah-istilah rumit, dan terus mengejar celah argumentasi sampai ke batas terdalamnya. Di sisi lain, Rocky Gerung memperlihatkan upaya mempertahankan konsistensi epistemologis di tengah dinamika realpolitik yang serba cair dan penuh kompromi.
Apakah penjelasan Rocky berhasil memuaskan rasa penasaran dan kecurigaan publik? Sebagian orang mungkin tetap melihat adanya anomali antara retorika anti-kekuasaan masa lalu dengan penerimaannya terhadap peran strategis di era baru. Namun, perdebatan ini telah menyajikan pelajaran berharga: bahwa kebijakan negara tidak boleh dinilai semata-mata dari sentimen siapa yang mencanangkannya, melainkan harus diuji melalui dialektika rasional yang dingin, presisi, dan bersandar pada kepentingan konstitusional publik.
