Secara tidak langsung, Indonesia memiliki dua tanggung jawab terhadap muslim Rohingya. Pertama, tanggung jawab konstitusi. Kedua, tanggung jawab kemanusiaan.
Wartapilihan.com, Jakarta –Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan meminta semua pihak untuk tidak membawa kasus Rohingya ke ranah agama. Sebab, umat Budha dan Hindu di Indonesia turut mengutuk tragedi kemanusiaan tersebut.
“Saya pernah menjadi Menteri Kehutanan, satu Orang Utan dan harimau mati, dunia geger. Bayangkan, ini ribuan etnis Rohingya meninggal akibat krisis kemanusiaan,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).
Selain itu, Zulkifli mengutuk keras tindakan kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil Rohingya. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dengan Mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu Menlu merangkap Konselor Negara Republik Persatuan Myanmar Aung San Suu Kyi yang juga pemimpin Partai Liga Demokrasi Nasional.
“Pak Presiden dan Menlu kita bekerja keras untuk membantu saudara kita di Myanmar. Tinggal kita tunggu dunia sikapnya terhadap tragedi kemanusiaan yang luar biasa tersebut. Anak-anak, perempuan menjadi korban, rumah mereka di bakar,” ungkapnya.
Sebagaimana disampaikan Jokowi, Menlu dan duta besar Indonesia telah ditugaskan menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan.
“Saya apresiasi langkah Menlu RI dan Dubes, namun Pemerintah harus lebih keras berikan sangsi ekonomi. Kalau perlu Asean Embargo Myanmar agar tidak mengulangi kejahatan terhadap rakyatnya sendiri,” Jelas Abdul Kharis Ketua Komisi I DPR RI.
Untuk penanganan kemanusiaan dan bantuan menurut Jokowi, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan, di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer dan juga segera membangun rumah sakit yang dimulai Oktober mendatang di Rakhine State.
“Perlu di ingat bantuan harus diberikan langsung ke rakyat Rohingya yang terusir dan berduka, jangan diserahkan ke pemerintah Myanmar, baik bantuan dari NGO kita maupun Pemerintah RI dan pastikan tidak ada lagi pengusiran, pembunuhan terhadap rakyat yang tidak bersalah,” jelas Kharis dari dapil V Jawa Tengah ini.
Kharis meminta agar Indonesia yang juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik tetap terus membuka pintu bagi semua pengungsi Rohingya demi kemanusiaan.
“Masalah Rohingya akan menjadi perhatian kita, ini tragedi kemanusiaan bukan hanya bagi umat Islam tapi juga semua manusia, maka kita semua harus membantu kesusahan dan penderitaan mereka dengan apapun yang kita bisa,” tutupnya.
Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA Persis) mempersilahkan Kedubes Myanmar di Indonesia untuk angkat kaki ke negaranya dengan misi menyelesaikan kemanusiaan di tanah kelahirannya sendiri dan mendesak Negara-negara ASEAN untuk menyamakan sikap politik dan membekukan keanggotaan Myanmar dari ASEAN.
“Kami mendesak Pemerintah Bangladesh untuk lebih mengedepankan pertimbangan kemanusiaan dan membuka perbatasan untuk memberi kesempatan bagi etnis Rohingya sehingga bisa menyelamatkan diri dari kebrutalan militer Myanmar,” ujar Ketum HIMA Persis Nizar Ahmad Saputra.
Selain itu, Nizar juga menghimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk bersikap dan berbuat, sebagai perwujudan dari ukhuwwah Islamiyah dalam meringankan beban saudara-saudara muslim Rohingya sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
“Kami menyarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk melakukakan langkah kongkrit dan proaktif dalam menghentikan tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis muslim Rohingya sesuai dengan kewenangannya,” tandasnya.
Ahmad Zuhdi
